kuliah kriminologi

Pengantar Kriminologi

Pendahuluan

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya masih baru apabila kita ambil definisinya secara etimologis berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu /pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard, ahli dari perancis dalam bidang antropologi, sementara istilah yang sebelumnya banyak dipakai adalah antropologi criminal.

UU Narkotika dan Psikotropika

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang narkotika No. 35 Tahun 2009 merupakan pengganti dari undang-undang narkotika sebelumnya yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1997. Namun undang-undang tentang psikotropika hingga saat ini masih tetap diatur dalam Undang undang nomor 5 tahun 1997, dan belum ada gantinya.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Silahkan download undang-undang Narkotika dan Psikotropika pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU_No_35_thn_2009_ttg_Narkotika

UU-No.5_1997-Psikotropika

Permenkes 3-2015 Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika

PMK_No._2_ttg_Perubahan_Penggolongan_Narkotika_

UU Kehutanan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang- undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tersebut, maka semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Silahkan download undang-undang Kehutanan pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 19 Tahun 2004 KEHUTANAN

UU No. 41 Tahun 1999 KEHUTANAN

PP_1_2004 KEHUTANAN

Undang-undang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik  tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi,  dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar  terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit diperuntukkan kepada perorangan secara paripurna yang yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ini bertujuan untuk mempermudah  akses  masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Silahkan download Undang-undang Rumah Sakit pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Negara Indonesia berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-­nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Silahkan download Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO

Undang-undang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus­menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, dalam menjalankan penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia.

Silahkan download undang-undang praktik kedokteran pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran