Monthly Archives: Februari 2017

Keterkaitan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Keterkaitan Kriminologi Dengan Hukum Pidana

Perbedaan

Kriminologi (Criminology) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau non-normative discipline yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehinga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat. Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa samapai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.

GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

GRATIFIKASI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

PENDAHULUAN

Korupsi dikualifikasikan dari perspektif kriminologis sebagai the multy endemic crime, atau ada pula yang menyebutnya sebagai the structural crime atau kejahatan yang sudah berstruktur, mengakar kuat bahkan sudah bersistem, sehingga korupsi digolongkan ke dalam seriously crime atau “extra ordinary crime”. Dengan demikian penangannya pun semestinya berskala ekstra, dengan pendekatan bersistem (systematic approach). Pendekatan ini melibatkan institusi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (institutional criminal justice system) maupun institusi di luar peradilan pidana untuk saling memberikan supporting terhadap penanganan perkara korupsi (upaya penal) dan sekaligus melakukan upaya pencegahannya (upaya non penal).

Pendekatan Dalam Kriminologi

Pengertian

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata ”crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai itu pengetahuan tentang kejahatan. Pengertian secara harfiah tersebut memberikan kita pada suatu pengertian yang sempit bahkan dapat juga menjerumuskan pada pengertian yang salah. Pengertian kriminologi sebagai ilmu tentang kejahatan akan menimbulkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas dalam kriminologi.

The Existence and Position of Adat Judicature in Papua

The Existence and Position of Adat Judicature in Papua

DR. BUDIYANTO, S.H., M.H.
(Senior lecturer at Faculty of Law, University of Cenderawasih, Papua)

Abstract

Law is a social institution that is created by man to create his own order. The order therefore is intentionally made by the collective agreement made by the groups of individual, as their natural needs. In the context of adat judicature in Papua, its existence and position is placed under the approaches of legal substance, legal structure, and legal culture. The rise of specialized autonomy for Papua will basically mean that there shall be bigger competence given to local government and the indigenous of Papua in terms of regulating their own government within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Such competence also means to empower the socio-culture and economy potentials of the people of Papua; giving the adequate role for the indigenous Papuans through their traditional, religion and community figures altogether in formulating the local policies, which includes greater responsibility on the administering local authority without ignoring their part of being the people of Indonesia in accordance with statutory regulations.

Keywords: Existence, Position, and Adat Proceedings.

HUKUM dan ETIK KEDOKTERAN

HUKUM DAN ETIK KEDOKTERAN

A. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidak-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter itu layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Sampai batas mana perbuatan dokter itu dapat dilindungi oleh hukum, inilah yang menjadi permasalahan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien dan para aparat penegak hukum.Jika seorang dokter tidak mengetahui tentang batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan menjalankan tugas perawatannya, sudah barang tentu dia akan ragu-ragu dalam melakukan tugas tersebut, terutama untuk memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang baik, atau setidak-tidaknya tidak akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa saja terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang menerima pengaduan, sudah selayaknya mereka terlebih dahulu harus mempunyai pandangan atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan, agar dapat menentukan apakah perbuatannya itu melanggar etika atau melanggar hukum.

Tinjauan Terhadap Peradilan Adat di Papua

Tinjauan Peradilan Adat di Papua

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal memiliki masyarakat yang majemuk, dan sejak dahulu keberadaan masyarakatnya terdiri atas banyak suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan kemajemukannya tersebut warga masyarakatnya dipersatukan dalam Landasan Ideologi Pancasila dengan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, yaitu  “berbeda-beda tetapi tetap satu”, hal ini berarti bahwa meskipun warga negaranya itu berbeda suku, ras, agama dan golongan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan Landasan Idiil bangsa Indonesia, falsafat dan pandangan hidup bangsa, yang senantiasa dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila menjadi landasan pijak yang kuat dalam kehidupan bernegara tanpa ada tendensi ataupun pemahaman dan pemikiran sempit yang mengarahkan pada ego suku/agama yang berimbas pada disintegrasi bangsa.