Monthly Archives: Maret 2017

UU Kehutanan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang di kawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya Undang- undang tersebut, sehingga dapat menempatkan Pemerintah dalam posisi yang sulit dalam mengembangkan iklim investasi.

Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dalam berusaha di bidang pertambangan yang berada di kawasan hutan, dan mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2014 tersebut, maka semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian dimaksud.

Silahkan download undang-undang Kehutanan pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 19 Tahun 2004 KEHUTANAN

UU No. 41 Tahun 1999 KEHUTANAN

PP_1_2004 KEHUTANAN

Undang-undang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik  tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi,  dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar  terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit diperuntukkan kepada perorangan secara paripurna yang yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ini bertujuan untuk mempermudah  akses  masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Silahkan download Undang-undang Rumah Sakit pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Negara Indonesia berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-­nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi.

Silahkan download Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO

Undang-undang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus­menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, dalam menjalankan penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia.

Silahkan download undang-undang praktik kedokteran pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran

Undang-undang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang  Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat  sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang tentang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan. Penggantian undang-undang kesehatan ini dilatarbelakangi oleh karena semakin kompleksnya permasalahan tentang kesehatan dan kondisi kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik terutama untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Silahkan download undang-undang kesehatan pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU 36 Tahun 2009 kesehatan

Save

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Oleh Dr. Budiyanto, S.H.,M.H.[1]

 

Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah mengubah peran dari MPR menjadi terbatas dan Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, serta GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk pada RPJP Nasional. Keberadaan GBHN yang awalnya sebagai haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, tetapi sekarang telah diganti dengan visi misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun. Selain itu pula bahwa GBHN yang awalnya ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang tidk lagi menjadi kewenangan MPR.