BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN

0
776

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Oleh Dr. Budiyanto, S.H.,M.H.[1]

 

Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah mengubah peran dari MPR menjadi terbatas dan Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, serta GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk pada RPJP Nasional. Keberadaan GBHN yang awalnya sebagai haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, tetapi sekarang telah diganti dengan visi misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun. Selain itu pula bahwa GBHN yang awalnya ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang tidk lagi menjadi kewenangan MPR.

Berdasarkan kondisi yang terjadi, maka ada gagasan untuk memformulasikan GBHN menjadi haluan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GHBN ini telah disetujui oleh MPR RI melalui Fraksi dan Kelompok DPD. Keputusan MPR RI tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali kewenangan MPR dalam menentukan arah pembangunan nasional yang telah dihapus. Tujuan dari perubahan sistem tersebut adalah untuk membangun demokrasi kelembagaan agar tidak lagi terdapat hirarki kelembagaan. Berdasarkan hal tersebut, maka MPR RI telah memunculkan isu pokok ketatanegaraan tentang bentuk hukum sistem perencanaan pembangunan nasional model garis-garis besar haluan negara (GBHN). Dalam isu tersebut telah melahirkan adanya 3 pandangan mengenai bentuk hukum dari GBHN, yaitu (1) dinormakan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) diwadahi dalam Ketetapan MPR, dan (3) diwadahi dalam undang-undang. Terkait adanya bentuk hukum dari sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN tersebut masih muncul perbedaan pandangan, yaitu (1) dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR, dan (2) dituangkan dalam bentuk undang-undang.

 

Pembahasan

Sejak UUD 1945 diamandemen, maka terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelengaraan negara dan pemerintah, perubahan tersebut meliputi: (1) Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, (2) MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, (3) Jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap waktu, sehingga tidak bisa diberhentikan kecuali melanggar hukum, dan (4) MPR tidak lagi berwenang membuat GBHN.

Perubahan mendasar tersebut membawa dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan visi misinya sewaktu mencalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Setelah terpilih menjadi Presdien dan Wakil Presiden rencana program kerja tersebut dijabarkan, dilaksanakan, dievaluasi dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Ketika dalam masa menjalankan pemerintahan ternyata Presiden oleh banyak pihak dinilai telah gagal atau kurang memuaskan banyak pihak, maka tidak membawa konsekuensi apapun terhadap jabatan tersebut hingga akhir masa jabatan presiden berakhir. Hal ini tentu sangat mengkuatirkan banyak pihak terutama para wakil rakyat baik MPR ataupun DPR, karena dalam kondisi pembangunan nasional yang mengancam perekonomian nasional akan sulit untuk meminta pertanggungjawaban Presiden, terlebih lagi presiden tidak melanggar hukum.

Menyikapi adanya isu pokok tersebut, maka pokok pikiran yang dapat dikemukakan adalah:

  1. Gagasan untuk menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN oleh MPR RI adalah dinilai sebagai upaya untuk mengembalikan kedudukan, peran dan fungsi MPR sebagai lembaga yang berwenang dalam menetakan GBHN. Selama ini disadari bahwa arah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah (Presiden) menunjukkan ketidakjelasan lembaga yang dapat mengawasi, mengontrol dan mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan oleh pemerintah. Hal ini dirasakan sejak UUD 1945 diamandemen, dan kewenangan MPR tidak lagi berwenang dalam menentukan BGHN, dan Presiden tidak lagi menjadi mandataris MPR, maka Presiden hanya bertanggungjawab kepada rakyat. Jika ingin mengembalikan kewenangan MPR tersebut guna dapat lebih berperan dalam mengawasi kebijakan Presiden, maka perlu ada dasar hukum yang jelas untuk memberikan kewenangan kepada MPR dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional yang hendak dijalankan oleh Presiden. Dasar hukum yang dinilai baik adalah bentuk hukum dari sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN harus muat dalam undang-undang, sehingga apabila Presiden tidak menjalankan secara baik dan dinilai menyimpang dari sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN, maka presiden dapat diberhentikan karena telah melanggar hukum (undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN), meskipun masa jabatan presiden tersebut berakhir. Tanpa hal tersebut, maka presiden tidak dapat diberhentikan, kecuali pemakzulan (impeachment).
  2. Sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN dibuat dalam bentuk undang-undang adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi MPR dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional yang dijalankan oleh Presiden. Lembaga yang dapat melakukan tugas pengawasan dan evaluasi tugas Presiden hanyalah lembaga MPR. Namun hal ini tidak boleh semata-mata peluang MPR untuk menjatuhkan presiden, atau cara mudah yang dapat dilakukan MPR memberhentikan Presiden. Oleh karena itu harus undang-udang yang dijadikan dasar hukum harus jelas mengatur tentang seberapa besar kewenangan MPR yang diberikan uoleh undang-undang tersebut. Hal yang paling penting adalah undang-undnag ini nantinya harus diatur dan disusun secara cermat serta hati-hati, jangan sampai kewenangan ini menjadi peluang dan dapat dijadikan alat untuk dapat disalahgunakan oleh anggota MPR dalam upaya untuk memberhentikan presiden karena ada permasalahan pribadi, kelompok, kepentingan partai pendukung atau oleh partai oposisi karena tidak menjadi bagian dari pemerintahan.
  3. Bentuk hukum dari sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN apabila ingin dituangkan dalam bentuk Ketetapan MPR, maka langkah yang ditempuh adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 terlebih dahulu. Sehingga MPR memiliki kewenangan untuk merumuskan dan mengambil keputusan menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN yang akan dilaksanakan oleh Presiden. Tanpa melakukan amandemen UUD 1945 maka MPR tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN.
  4. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan (eksekutif). Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Pada sistem pemerintahan presidensial yang murni, eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara langsung. Antara eksekutif dan legislatif tidak dapat saling mempengaruhi, karena kedua badan/lembaga tersebut memiliki kedudukan yang sama-sama merdeka. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam sistem pemerintahan presidensial MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN dan tdak pula berwenang meminta pertanggungjawaban presiden, kecuali presiden melanggar hukum. Dalam sistem presidensial ini jika berupaya untuk memperluas kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN, hanya bisa diterima sebagai pedoman secara nasional (yang merupakan ide pembangunan secara nasional) saja tanpa ada konsekuensi yang dapat memberhentikan jabatan presiden. Sebab jika kewenangan ini terlalu diperluas kepada hal yang berkaitan dengan pemberhentian presiden, maka dikuatirkan akan menjadi alat dan trend buruk untuk selalu ingin mengganjal presidennya. Selain itu justru kita kembali mundur ke masa orde baru lagi yang syarat akan kekacauan. Sebab kita masih menganut sistem pemerintahan presidensial sehingga presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (MPR).
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah memberikan pedoman yang jelas agar menyelaraskan pembentukan peraturan perundang-undangan dengan dokumen perencanaan pembangunan. Hal ini terlihat dalam Pasal 2 ayat (4) UU SPPN bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Persoalan yang muncul ketika Presiden selaku penyelenggara negara dan pemerintahan tetapi dinilai gagal dalam menjalankan tugas sebagai Presiden, maka akan mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan pemanggilan kepada Presiden untuk mempertanggungjawabkannya. Sebab presiden sebagai kepala pemerintahan akan berupaya untuk menyatakan bahwa pemerintahan yang dijalankan banyak dicapai keberhasilannya, sehingga seolah-olah tidak ada kegagalannya.
  6. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, telah menerbitkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, keberadaan undang-undang ini sebagai landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memformulasi dan mengaplikasi sesuai dengan amanat udang-udang tersebut. Substansinya meliputi bidang perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah. Lahirnya undang-undang ini membukikan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini dapat memberikan kejelasan hukum dan arah perencanaan pembangunan nasional kedepannya. Sesungguhnya keberadaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini sudah sangat baik untuk memberikan perencanaan pembangunan bangsa Indonesia ke depannya, dan jika masih dirasakan belum maksimal, maka perlu dilakukan perubahan dan perbaikan demi kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk meng-GBHN-kan kembali bukan satu-satunya solusi yang terbaik untuk melakukan kontrol pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Karena masih ada solusi yang belum dilakukan misalnya dengan merevisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional kearah yang lebih baik untuk jangka waktu tertentu, misalnya maksimal 5 tahun, dan paling lama 10 tahun, dan lain-lain, sesuai dengan kondisi dan keurgensiannya.
  7. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional, maka Presiden harus dibantu oleh para menteri di bidangnya masing-masing. Gubernur sebagai kepala daerah dan sekaligus sebagai wakil dari pemerintah pusat harus mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas di daerah, termasuk dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di daerahnya masing-masing dibantu oleh Kepala Bappeda. Kondisi tersebut sering muncul persoalan yaitu tidak adanya jaminan kepastian bahwa apa yang telah dikonstruksi secara ideal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan SPPN maupun RPJPN itu dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan terkait. Sampai saat ini, tidak ada mekanisme yang jelas untuk menilai apakah dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat sebagai tindak lanjut dari RPJPN, seperti di level nasional, RPJMN, Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan di level daerah, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, memang sudah merujuk kepada RPJP. Dan siapa yang bertanggungjawab atas hal tersebut jika ternyata tidak berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dan lembaga mana yang dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa pentingnya masalah pengawasan/kontrol terhadap presiden dalam menjaankan roda pemerintahan oleh lembaga MPR.

 

[1]Disampaikan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) MPRRI, dengan Tema Bentuk Hukum Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Senin, 20 Maret 2017, di Hotel SwisBelt, Kota Jayapura, Papua.

Save

BAGIKAN
Berita sebelumyaMasalah Anak
Berita berikutnyaUndang-undang Kesehatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here