Hukum Pidana Adat (Delik Adat)

hukum pidana adat

0
464

Istilah Hukum Pidana Adat

Menurut beberapa literatur Hukum Adat, Istilah Hukum Pidana Adat berasal dari istilah bahasa Belanda Adat Delicten Recht yang diartikan sebagai Hukum Pelanggaran Adat.[1] Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata “salah” (Lampung), atau “sumbang” (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang atau beberapa orang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa atau perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.[2] Apabila dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka ia harus diartikan lebih luas dari istilah Belanda “onrecht-matigedaad” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan itu mengganti kerugian. Perbuatan melanggar hukum BW ini lebih sempit artinya dari pengertian perbuatan melanggar atau yang bertentangan dengan hukum adat. Walaupun sebagaimana dikatakan Wirjono Prodjodikoro[3] tidak hanya berarti positif melainkan juga berarti negatif, dalam arti melakukan atau berbuat atau dalam arti membiarkan atau tidak berbuat.

Istilah ”Adat Delicten Recht” berasal dari Ter Haar, yang diartikan sebagai setiap gangguan terhadap benda materiil maupun inmateriil kepunyaan orang perorangan atau kelompok sosial. dalam masyarakat adat, dimana terhadap gangguan-gangguan tersebut menimbulkan reaksi negatif yang menuntut pemulihan kembali dari keseimbangan kosmis yang terganggu tersebut.[4] Bushar Muhammad, menyatakan ”Delik Adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat”.[5]

Pengertian Hukum Pidana Adat (Delik Adat)

Menurut van Vollenhoven ”delik adat” adalah ”perbuatan yang tidak boleh dilakukan”, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.[6] Menurut Ter Haar “delik” (pelanggaran) adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari satu pihak atau kelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat menimbulkan reaksi (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat), suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).[7] I Made Widnyana menyatakan bahwa yang dimaksud dengan delik adat adalah hukum yang hidup (living law) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang  maupun perbuatan yang diiakukan oleh Pengurus Adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan  karena mengganggu keseimbangan kosmos/kosmis serta menimbulkan  reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.[8]

Tolib Setiady mendefinisikan Hukum Adat Delik (Adatrecht Delicten) atau Hukum Pidana Adat atau Hukum Pelanggaran Adat ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.[9] Ruang lingkup Delik Adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaitu: hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Di dalam setiap masyarakat tentu terdapat ukuran mengenai hal yang baik dan yang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap tindak yang dipandang sangat tercela itu akan mendapatkan imbalan yang negatif.

Menurut I Made Widyana, hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.[10] Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu: Pertama, rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati masyarakat adat bersangkutan. Kedua, pelanggaran terhadap peraturan tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan tata tertib ini dapat disebut sebagai delik adat. Ketiga, pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sift-sifat Hukum Pidana Adat

Selanjutnya menurut Hilman Hadikusuma,[11] sifat-sifat hukum pidana adat, yaitu:

  1. Menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis, yang satu sama lain saling berhubungan. Hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata.
  2. Ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa/ perbuatan yang mungkin terjadi.
  3. Membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda.
  4. Peradilan dengan permintaan. Menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
  5. Tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi atau koreksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku pelanggaran saja tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya/keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Dalam masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan sosial karena terjadi pelanggaran adat oleh seorang atau sekelompok warga masyarakat. Ketegangan-ketegangan itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi, oleh si pelanggar adat. Bushar Muhammad memberikan definisi tentang delik adat ini sebagai suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.[12]

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan ilegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechtsherstel) jika hukum itu dilanggar.[13] Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini, sering disebut dengan “delik adat”. Terkait dengan masalah ini Ter Haar berpendapat bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delik) adalah:

Setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang perorangan, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).[14]

Berdasarkan pendapat Ter Haar tersebut, maka terganggunya keseimbangan  masyarakat  dapat  terjadi bukan  saja  terhadap suatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap suatu yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran yang komunalis dan religius magis yang kuat. Alam pikiran masyarakat hukum yang demikian itu memandang kehidupan ini sebagai  sesuatu yang homogen dalam hal mana kedudukan manusia adalah sentral. Manusia merupakan bagian dari alam semesta (makro kosmos), tidak terpisah dari pencipta-Nya yaitu Tuhan Yang Mahaesa, dan bersatu  dengan lingkungan alam serta lingkungan sesamanya (di Bali dikenal dengan istilah “Tri Hita Karana” atau Tiga Penyebab Kebahagiaan). Semua itu saling berhubungan, saling mempengaruhi dan berada dalam satu keseimbangan yang senantiasa harus dijaga. Jika suatu ketika keseimbangan dirasakan terganggu, maka haruslah segera dipulihkan.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka delik adat adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan tatanan adat masyarakat hukum adat yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang yang telah menimbulkan kegoncangan dan menimbulkan reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat kepada pelanggarnya.

Penerapan Hukum Pidana Adat di Masyarakat

Hum pidana adat senyatanya masih berlaku dan ditaati oleh warga masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah menjatuhkan sanksi denda adat dua buah pantis (guci antik), dan 15  belanga senilai Rp 30 juta kepada perwiran TNI Angkatan Udara, Mayor Kal Fatkur Arifin.

Denda tersebut sebagai sanksi atas pemukulan warga kampung Dayak, Desa Pasir Panjang, Pangkalan Bun, pada Rabu (31/5/2017) lalu.

Dalam sidang kedua yang digelar di Rumah Betang Dayak Pasir Panjang, Pangkalan Bun, Sabtu (17/6/2017) itu, Fatkur tampak hadir. Sebelumnya pada sidang pertama, dia tidak menghadirinya.

Berpakaian kasual, kaos merah berkerah, Fatkur didampingi Mayor POM Pintoko Agung, yang menjadi salah satu saksi insiden pemukulan, dan Lettu POM Hendra Kinantaka, Komandan Satuan POM Pangkalan TNI AU (Lanud) Iskandar Pangkalan Bun.

Keputusan nilai denda itu berdasarkan pertimbangan, Fatkur telah melakukan dua kali pemukulan, yang nilai dendanya dua pantis (Rp 10 juta), dan satu pantis karena telah membuat gaduh kampung, yang disebut kemaparan laman.

Vonis berasal dari tuntutan tujuh orang let (jaksa) adat Dayak. Sementara denda 15 belanga dari DAD Kotawaringin Barat sebagai denda kemaparan laman juga.

“Dengan senang hati kami mohon saudara Faktur menerima keputusan adat ini. Jangan salah persepsi. Ini bukan pemerasan. Ini sanksi adat, yang diuangkan senilai uang negara untuk memudahkan,” jelas Sukarna ketua sidang dalam penyampaian keputusannya. (http://regional.kompas.com/read/2017/06/17/13525861/sidang.adat.dayak.perwira.tni.au.didenda.2.guci.antik.dan.15.belanga).

[1]Hilman Hadikusuma. 1989. Hukum Pidana Adat.  Alumni. Bandung. Hal.7. (Selanjutnya ditulis Hilman Hadikusuma III).

[2]Ibid.

[3]Wirjono Prodjodikoro. 1960. Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur. Bandung. Hal.8.

[4]Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah.1982. Pengantar Hukum Adat Indonesia. PT RajaGrafindo. Persada. Jakarta. Hal.81.

[5]Tolib Setiady. 2009. Op.cit. Hal.345.

[6]Ibid.

[7]Ibid.

[8]Ibid. Hal.346.

[9]Ibid.

[10]I Made Widnyana I. 1993. Op.cit. Hal.3.

[11]Hilman Hadikusuma III. 1989. Op.cit. Hal.12-15.

[12]Bushar Muhammad. 1983. Pokok-pokok Hukum Adat. Pradnya Paramitha. Jakarta. Hal.67. (Selanjutnya ditulis Bushar Muhammad II).

[13]Soepomo. 1983. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramitha. Jakarta. Hal.110.

[14]I Made Widnyana I. 1993. Op.cit. Hal.5.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here