Masyarakat Adat dan Masyarakat Hukum Adat

pengertian masyarakat adat dan masyarakat hukum adat

0
1875

Pengertian Masyarakat Adat

Istilah masyarakat adat sering disamakan dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat adat diambil dari terjemahan kata indigenous peoples, yang dibedakan dengan istilah masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu rechtgemencshap. Penggunaan istilah masyarakat adat maknanya lebih luas jika dibandingkan dengan istilah masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat adat mempunyai dimensi makna yang luas dari sekedar aspek hukum, padahal dalam masyarakat adat sangat erat terkait dengan dimensi kultural, religi dan sebagainya. Meskipun banyak ahli yang menyatakan bahwa istilah masyarakat hukum adat hanya akan mempersempit entitas masyarakat adat sebatas entitas hukum, tetapi secara yuridis justru istilah masyarakat hukum adat merupakan istilah yang tepat, dalam kaitannya dengan kajian ilmu hukum. Istilah masyarakat hukum adat telah lazim digunakan dalam kalangan hukum adat, dan memiliki ciri-ciri yang komprehensif. Hal ini didasarkan bahwa, hak masyarakat adat hanya akan ada di masyarakat hukum adat, bukan masyarakat adat, karena itu justru aspek hukum adat yang menjadi penentu. Kedua Istilah tersebut memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem dan tradisi hukum tertulis.[1]

Pendapat Para Ahli

Menurut Djamanat Samosir dalam buku Hukum Adat Indonesia, masyarakat hukum adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau the indigenous people, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Namun kemudian muncul beberapa perbedaan pemahaman tentang masyarakat hukum adat dengan masyarakat adat.

Selain buku-buku yang membahas tentang kebudayaan tradisional, beberapa sumber yang terkait dengan pembahasan mengenai masyarakat hukum adat ini di antaranya yaitu UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 21 Tahun 2001, dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-V/2007 tentang kesatuan masyarakat hukum adat. Berdasar pada sumber tersebut, berikut telah kami rangkum beberapa hal penting mengenai masyarakat hukum adat dan perbedaannya dengan masyarakat adat.

Pertama, masyarakat hukum adat adalah masyarakat organik yang terikat dan mematuhi hukum adat. Biasanya mereka hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar lingkungannya. Berbeda dengan masyarakat adat yang bukan merupakan masyarakat organik, tetapi hanya sebuah komunitas yang terikat dan mematuhi adat tertentu.

Kedua, anggota masyarakat hukum adat memiliki pranata pemerintahan adat, benda-benda adat, norma hukum adat, dan wilayah tertentu (biasanya disebut tanah ulayat) sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan yang telah diwariskan turun-temurun, sedangkan masyarakat adat tidak mempunyai hal-hal tersebut.

Ketiga, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Mengakui dan menghormati di sini dapat dimaknai bahwa semua yang terbentuk baik dari segi wilayah, pranata pemerintahan maupun norma hukum, dapat berjalan sesuai dengan apa yang diwariskan leluhur, bukan diatur oleh negara apalagi pihak yang berkepentingan. Berbeda dengan masyarakat adat yang bisa dibentuk dan ditata atas kewenangan yang diberikan pemerintah. Di beberapa daerah, masyarakat adat bahkan dimobilisasi orang-orang ‘berkepentingan’ agar menuntut pemerintah menjadikan dirinya sebagai Desa Adat dengan klaim hak kepemilikan tanah adat/ulayat.

Jika pemerintah tidak selektif, beberapa tahun lagi barangkali akan terbentuk ribuan “kesatuan masyarakat hukum adat” yang akan dijadikan alat untuk menuntut perusahaan swasta dan BUMN agar mengembalikan hutan dan lahan yang digarap kepada kesatuan masyarakat hukum adat jadi-jadian. (https://www.inspirasi.co/inspirasidalamtiga/33817_tiga-hal-penting-yang-harus-diketahui-tentang-masyarakat-hukum-adat)

Istilah masyarakat adat mulai mendunia, setelah  pada tahun 1950-an ILO, sebuah badan dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya akan disebut PBB) mempopulerkan isu indigenous peoples atau masyarakat adat. Mencuatnya isu masyarakat adat berawal dari berbagai gerakan protes masyarakat asli (native peoples) di Amerika Utara yang meminta keadilan pembangunan, setelah kehadiran sejumlah perusahaan transnasional di bidang pertambangan beroperasi di wilayah kelola mereka, dan pengembangan sejumlah wilayah konservasi oleh pemerintah Amerika Serikat dan Kanada.[2]

Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diselenggarakan pada bulan Maret 1999, disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. International Labour Organization (selanjutnya disebut ILO) mengeluarkan Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent States) mengartikan indigenous peoples (masyarakat adat) sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus.[3]

Selanjutnya perbedaan juga terjadi pada penggunaan istilahmasyarakat hukum” danmasyarakat hukum adat”, Kusumadi Pujosewojo mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata  hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas sangat besar di antara anggota, memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.[4]

Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, yaitu mereka yang mengatur sistem kehidupannya baik di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Masyarakat adat lahir, berkembang, dan dijaga oleh masyarakat adat.[5] Van Vollenhoven sangat memperhatikan pentingnya masyarakat hukum adat (MaHA). Menurut Van Vollenhoven, bahwa untuk mengerti hukum, maka perlu diselidiki pada waktu apapun dan di daerah manapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai hukum itu hidup sehari-hari.[6]

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia sekarang ini dapat dibagi menjadi beberapa lingkungan atau lingkaran adat (Adatrechtkringen).[7] Seorang pakar Belanda yaitu C. van Vollenhoven,[8] mengatakan bahwa jauh sebelum kemerdekaan di wilayah Nusantara terdapat 19 (sembilan belas) lingkaran hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh, (2) Gayo, Alas, batak dan Nias, (3) Minangkabau, Mentawai, (4) Sumatera Selatan, Enggano, (5) Melayu, (6) Bangka, Belitung, (7) Kalimantan, (8) Minahasa, (9) Gorontalo, (10) Toraja, (11) Sulawesi selatan, (12) Kepulauan Ternate, (13) Maluku, (14) Irian (Papua), (15) Kepulauan Timor, (16) Bali, Lombok, (17) Jawa Tengah, Jawa Timur, madura, (18) Solo, Yogjakarta, (19) Jawa Barat dan Jakarta. Kaitan dengan hal tersebut A. Suriyaman Mustari Pide mengemukakan bahwa daerah di Nusantara menurut hukum adat bisa dibagi menjadi 23 lingkungan hukum adat, yaitu: (1) Aceh, (2) Gayo dan Batak, (3) Nias dan sekitarnya, (4) Minangkabau, (5) Mentawai, (6) Sumatra Selatan, (7) Enggano, (8) Melayu, (9) Bangka dan Belitung, (10) Kalimantan (Dayak), (11) Sangihe-Talaud, (12) Gorontalo, (13) Toraja, (14) Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), (15) Maluku Utara, (16) Maluku Ambon, (17) Maluku Tenggara, (18) Papua, (19) Nusa Tenggara dan Timor, (20) Bali dan Lombok, (21) Jawa dan Madura (Jawa Pesisiran), (22) Jawa Mataraman, dan (23) Jawa Barat (Sunda).[9]

Berdasarkan 19 daerah lingkungan hukum (rechtskring) di Indonesia, sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: 1. Hukum Adat mengenai tata negara, 2. Hukum Adat mengenai warga (hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan), dan 3. Hukum Adat mengenai delik (hukum pidana). Hal ini berarti bahwa masing-masing daerah mempunyai Hukum Adat yang berbeda karena pengaruh Agama: Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya: di Pulau Jawa dan Bali dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku dipengaruhi agama Kristen. Selain itu juga karena pengaruh jaman kerajaan (kerajaan Sriwijaya, Airlangga, Majapahit), dan karena masuknya bangsa Arab, China, dan Eropa.[10]

Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.[11] Dengan demikian masyarakat hukum adat bukanlah badan hukum biasa sebagaimana dikenal dalam hukum barat, tetapi suatu badan hukum yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan untuk membentuk, melaksanakan, membina, dan sekaligus melakukan evaluasi baik terhadap perilaku anggota masyarakat maupun terhadap isi hukum.[12]

[1]Husen Alting. 2010. Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang). LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Hal.80.

[2]Besse Sugiswati. Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi  Masyarakat Adat Di Indonesia. Jurnal Perspektif. Volume XVII No.1 Tahun 2012 Edisi Januari. Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Hal.32.

[3]Abrar Saleng. 2004. Hukum Pertambangan. UII Press Andico Multiplay. Yogyakarta. Hal.4.

[4]Husen Alting. 2010. Op.cit.. Hal.80-81.

[5]Ade Saptomo. 2010. Op.cit. Hal.13.

[6]Dominikus Rato. 2011. Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia), LaksBang PRESSindo. Yogyakarta. Hal.81.

[7]Ade Saptomo. 2010. Loc.cit.

[8]Mohammad Jamin. 2014. Op.cit. Hal.63.

[9]A. Suriyaman Mustari Pide I. 2009. Op.cit. Hal.11.

[10]Ibid. Hal.11-12.

[11]Dominikus Rato. 2011. Op.cit. Hal.82.

[12]Ibid. Hal.86.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here