Pengertian Hukum Adat

arti adat dan hukum adat

0
1633

Apa itu hukum adat?

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakannya. Dalam berbagai suku atau golongan di Indonesia dipakai istilah yang bermacam-macam, misalnya di daerah Gayo: odot; di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur: adat, ngadat; di daerah Minangkabau: lembaga (lambago) atau adat-lembaga (kadang-kadang dipertentangkan antara adat dan lembaga, yaitu “adat” adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan “lembaga” tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum); di daerah Minahasa dan Maluku terdengar istilah adat kebiasaan; di daerah Batak Karo istilah “adat” dipakai istilah-istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan.[1]

Istilah adat menurut pandangan orang Bugis disebut dengan istilah Ade’ yang diambil dari bahasa Arab adatun, yang sinonim dengan kata urfun dan terbentuk dari kata ma’rufun, yang diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang bersifat kebajikan dan bersesuaian dengan akal, pikiran dan hukum. Sedangkan menurut Mattulada sebagaimana diungkapkan Ahmad Ubbe bahwa kata ade’ adalah konsep dan terminologi Bugis sendiri, yang keberadaannya sebelum adanya kontak dengan pemakai bahasa Arab, atau kebudayaan Islam. Pendapat yang lain mengatakan kata adat berasal dari bahasa Sansekerta yang berbunyi “a” (bukan) dan “dato” (sifat kebendaan). Dengan demikian adato berarti suatu hak yang berkaitan dengan kepercayaan. Kata adato sama dengan istilah Adde’e (hal ade’ itu) yang artinya sesuatu hal dari zat yang tidak berwujud, sehingga dalam perkembangannya ade’e’ (hal ade’e’ itu) diartikan sebagai tata tertib yang berasal dari zat yang maha pencipta dan suatu yang tak berwujud.[2]

Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai “perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari”.[3] Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi, kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, dan akhirnya menjadi adat.

Pengertian Adat

Menurut Soerojo Wignjodipoero, adat adalah pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.[4] Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini  memiliki  adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Dengan adanya ketidaksamaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa adat (kebiasaan) merupakan unsur yang terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan di samping bangsa lainnya yang ada di dunia.

Pengertian adat dapat dilihat pula dalam Pasal 1 huruf o Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa yang dimaksud dengan “adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun”. Pengertian ini juga sama seperti halnya dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua, dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP).

Sebagaimana disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat yang berlaku bagi semua masyarakat yang disertai oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat. Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang diserahi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi,  kepala  adat.[5]

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah Belanda ”adat recht”.[6] Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronye, dalam bukunya yang berjudul “De Atjehers”. Istilah ”adatrecht” kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie” sebagai istilah teknis yuridis.[7]  

Pengertian Hukum Adat

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian hukum adat, maka perlu ditelaah beberapa pendapat sebagai berikut:

  1. Ter Haar, menyatakan “Hukum Adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan; keputusan para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari Kepala-kepala Rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal pertentangan kepentingan – Keputusan para Hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu – karena kesewenangannya atau kurang pengertian – tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat – melainkan senafas – seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-tidaknya ditoleransikan olehnya”. [8]
  2. Soepomo, berpendapat hukum adat diartikan sebagai “suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.” Temuan Soepomo tersebut bertitik tolak dari konsepsi pemikiran Friedrich Carl von Savigny dengan madzab sejarah dan kebudayaannya dari van Oleh sebab itu maka hukum adat bersifat dinamis dan akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Dalam bahasa Friedrich Carl von Savigny, hal tersebut disebut Volksgeist (jiwa bangsa). Volksgeist berbeda-beda menurut tempat dan zaman yang dinyatakan dalam bahasa adat-istiadat dan organisasi sosial rakyat.[9]
  3. Soekanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia mengemukakan bahwa, “Kompleks-kompleks inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan (dibukukan), tidak dikodifisir (ongecodificeerd), dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari itu hukum) yang mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg), kompleks ini disebut hukum adat (adatrecht).” Jadi, maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.[10]
  4. Hazairin berpendapat bahwa, “Nyatalah kiranya bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tiadalah ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentang dengan kesusilaan.” Pandangan Hazairin ini sangat tegas menyebutkan adanya korelasi positif antara hukum adat dan hukum moral (kesusilaan).[11]
  5. Bushar Muhammad, Hukum adat adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat, yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah yang terdiri dari lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, dan hakim.[12]
  6. van Dijk, hukum adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (orang Tionghoa, orang Arab dan lain-lain). Van Dijk lebih jauh menjelaskan bahwa baik antara adat dengan hukum adat merupakan hal yang bergandengan tangan (dua seiring) dan tidak dapat dipisah-pisahkan  satu  sama lain, tetapi hanya mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada mempunyai mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum.[13]
  7. van Vollenhoven, Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).[14]
  8. H.P. Bellefroid, Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tetapi tetap dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.[15]
  9. M. Djojodigoeno, Hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan­-peraturan, seperti peraturan­-peraturan desa dan peraturan­-peraturan raja.[16]
  10. Hazairin, Hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi dan sebagainya.[17]
  11. Soerojo Wignjodipoero, Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-­peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).[18]

[1]Bushar Muhammad. 1997. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. Hal.3. (Selanjutnya ditulis Bushar Muhammad I).

[2]Ahmad Ubbe. 2008. Hukum Adat Kesusilaan Malaweng Kesinambungan dan Perubahannya. Yarsif Watampone. Jakarta. Hal.42-43.

[3]Tolib Setiady. 2008. Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Alfabeta, Bandung. Hal.5.

[4]Soerojo Wignjodipoero. 1983. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Toko Gunung Agung. Jakarta. Hal.13.

[5]Tolib Setiady. 2008. Op.cit. Hal.1.

[6]A. Suriyaman Mustari Pide. 2009. Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang. Pelita Pustaka. Makassar. Hal.3. (Selanjutnya ditulis A. Suriyaman Mustari Pide I)

[7]Bushar Muhammad I. 1997. Op.cit. Hal.1.

[8]Tolib Setiady. 2008. Op.cit. Hal.10.

[9]Lilik Mulyadi. 2010. Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya.  Laporan Penelitian. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI pada bulan Juni-Juli 2010. Hal.28. (Selanjutnya ditulis Lilik Mulyadi I)

[10]Ibid. Hal.11.

[11]Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. 2010. Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. Salemba Humanika.  hal.11.

[12]Bushar Muhammad I. 1997. Op.cit. Hal.19.

[13]Iman Sudiyat. 1985. Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar. Liberty. Yogyakarta. Hal.11.

[14]C. van Vollenhoven. 1983. Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia, Jambatan Kerjasama dengan Inkultra Foundation Inc. Jakarta. Hal.14.

[15]Soerojo Wignjodipoero. 1983. Op.cit. Hal.14.

[16]Ibid. Hal.14.

[17]C. Dewi Wulansari. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT Refika Aditama, Bandung. Hal.5.

[18]Soerojo Wignjodipoero. 1983. Op.cit. Hal.16.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here