Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

2
1099

Pendahuluan

Pembahasan tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sudah banyak dibicarakan baik dalam kalangan akademisi, penegak hukum, maupun masyarakat sekalipun. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya Desain Kejaksaan pada Restorative Justice, menjelaskan tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan. Upaya tersebut perlu segera dilakukan mengingat praktik peradilan saat ini, seringkali diwarnai sorotan negatif masyarakat terhadap penuntutan perkara pidana oleh jaksa yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut ke depannya Sistem Peradilan Pidana Indonesia perlu menerapkan mekanisme Restorative Justice, agar jaksa tidak perlu lagi mengajukan ke pengadilan terhadap perkara-perkara yang menurut keadilan masyarakat cukup diselesaikan di luar Pengadilan.

Pembahasan

Penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan retorative justice merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikkan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dan konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice sejak 40 abad yang lalu. Dalam Code of Ur-Nammu, Kitab Hukum tertua yang ditulis sekitar tahun 2000 SM (Sebelum Masehi) di Sumeria, misalnya, ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan. Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi atas kejahatan harta benda juga ditemukan dalam Code of Hammurabi yang diperkirakan ditulis pada tahun 1700 SM di Babylon. Selain itu, di dalam hukum Romawi juga ditemukan ketentuan yang mewajibkan pencuri membayar dua kali lipat dan nilai objeknya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan pada dua belas “lempeng” gadirig yang dikenal sebagai “Selusin Prasasti” (Twelve Tables), yang ditorehkan pada tahun 449 SM.54

Pada era Masehi, sanksi ganti rugi dalam kejahatan dengan atau tanpa kekerasan, diperintahkan oleh Raja Clovis dengan undang-undang di Jerman tahun 496 M. Sanksi ganti rugi juga dapat dilihat dalam Brehon Law yang ditulis pertama kali di Irlandia Kuno sekitar tahun 600-900 M. Dalam kitab hukum tersebut dijelaskan bahwa ganti kerugian adalah cara membayar kerugian akibat segala macam kejahatan. Ganti kerugian yang Lebih rinci ditulis sekitar tahun 600 M dalam Undang-Undang Ethelbert of Kent, di Inggris setelah penyerangan Normandia ke Inggris.55

Selain terdapat dalam kitab hukum yang dibuat manusia, ketentuan mengenai restorative justice juga terdapat dalam kitab suci agama yang ada di dunia. Dalam alam ajaran Kristen, terdapat ketentuan tentang ‘cinta kasih’. Injil Matius 5:39 menyatakan “jangan kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu”. Ajaran Kristen lahir dan pengajaran yang diberikan oleh Nabi Isa atau Yesus. Dilihat dan sejarahnya, Yesus Lahir di Bethlehem sekitar tahun 4-8M.56 Hal ini berarti agama Kristen sudah mulai berkembang sejak awal abad Masehi.

Dalam ajaran Islam (622 M) terdapat ketentuan tentang perdamaian (Ishlah) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata Islah banyak ditemukan dalam Al-Qur’an, yang mengacu bukan hanyapada sikap rohariiah belaka, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana ishlah, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali. Adapun dasar terwujudnya ishlah adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum diyat (permaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum Qishash. Surat A1-Baqarah ayat (178) menyatakan:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba; dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapatkan pemaafan dan saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah sesuatu keninganan dan Tuhari Kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui bãtas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum qishash, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumannya diganti dengan pembayaran denda (diyat). Ketentuan hukum qishash dan diyat ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.57

Menurut Andi Hamzah, akar restorative justice sudah ada sejak dahulu kala, baik di Eropa, Timur Tengah, maupun Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan sistem penyelesaian perkara yang berlaku pada masa lalu di mana tidak ada bedanya antara gugatan perdata dan tuntutan pidana. Keduanya sama-sama diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat terjadiriya kejahatan dalam perkara pidana maupun akibat adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam perkara perdata. Dalam hal ini, di Jerman terkenal adagium “wo kein kiager ist, ist kein richter” (jika tidak ada pengaduan, maka tidak ada hakim). Dengan demikian, makajika terjadi perdamaian di antara para pihak, misalnya ganti kerugian kepada korban atau ada pemaafan, maka perkara dianggap selesai karena tidak adanya pengaduan.58

Pendekatan restorative justice dalam penyelesalan perkara pidana bergeser menjadi keadilan retributif, seiring dengan pengambilalihari penuntutan perkara pidana oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang disebut jaksa. Pengambilalihari penuntutan dan orang per orangan oleh negara, ditandai dengan perubahan penuntutan perkara pidana yang semula bersifat privat menjadi bersifat publik. Dengan adanya pengambilalihari tersebut, peran korban semakin terpinggirkan dan dominasi atau intervensi negara semakin menguat. Namun demikian, dalam kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat adat, mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice masih tetap digunakan, terutama untuk menyelesaikan perkara tindak pidana adat.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan, pendekatan keadilan retnibutifdirasakan kurang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi korban kejahatan dan pelaku, sehingga sistem peradilan pidana modern saat ini mulai didorong untuk kembali menggunakan pendekatan restorative justice. Gagasan tersebut muncul pada era 1960-an, dan pada pertengahari Tahun 1970-an. Asas-asas restorative justice beserta segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, personil sistem peradilan pidana, dan ahli di Amenika Utara dan Eropa, yang sebenarnya belum terlihat sebagai gerakan reformasi sistem pemidanaan yang terorganisasi. Belum terpikir oleh mereka bahwa usahanya itu pada akhirnya akan memengaruhi dan mempromosikan serta menggerakkanpembaruan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.59

Pada Tahun 1974, muncul gerakan restorative justice di Ontario Kanada yang ditandai dengan hadirnya Victim-Offender Reconciliation Program (VORP). Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku tindak pidana anak, yaitu dengan jalan memberi ganti rugi kepada korban. Dalam pelaksanaannya, program tersebut memperoleh tingkat kepuasan yang tinggi dan korban dan pelaku dibandirigkan dengan penyelesaian perkara pidana secara formal.60 Keberhasilan ini mendorong lahirnya program-program baru yang bersifat eksperimental, baik di Amerika Utara maupun di Eropa, inisal VORP di Indiana (Amerika Serikat) dan di Inggris Tahun 1978.

American Bar Association (ABA) pada tahun 1994 mendukung keberadaan mediasi antara korban dengan pelaku melalui sebuah forum dialog di pengadilan, dan dirumuskan pedoman penggunaannya yang bersifat sukarela. Selanjutnya pada tahun 1995 dibentuk The National Organiza ton for Victim Assistance, yang mempublikasikan “Restorative Community Justice: A Call to Action” dalam bentuk monograf. Diperolehnya hasil yang sangat memuaskan dan penyelesaian perkana dengan pendekatan restorative justice ini, mendorong pendekatan restorative justice berkembang secara luas ke seluruh Amerika Serikat, Australia, Afrika, Korea dan Rusia, serta mendapatkan penhatian dan Dewan Eropa dan Persenikatan Bangsa-Bangsa.

Perhatian PBB pada pendekatan restorative justice ditunjukkan dengan diselenggarakannya “Congres on Crime Prevention an The Treatment of Offenders” dalam setiap Kongres PBB yang diadakan 5 (lima) tahun sekali. Dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana62 ditegaskan perlunya semua negara mempertimbangkan “privatizing some law enforcement and justice functions” dan ‘Alternative Dispute Resolution (ADR)” (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Terkait dengan ADR, dokumen tersebut mengemukakan:

“The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white collar crime pose for courts could by reduced, if not entirely eliininated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather thari an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not 21 to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduce the probability of recidivism.”

(Terjemahan bebas: teknik-teknik mediasi, konsiliasi dan arbitrasi, yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, mungkin akan lebih banyak diterapkan dalam hukum pidana. Sebagai contoh, ada kemungkinan bahwa beberapa masalah serius dan kompleks yang melibatkan penipuan dan kejabatan kerah putih, pengadilan dapat dengan mengurangi, jika tidak sepenuhnya dihilangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam konsiliasi dan arbitrasi dengar pendapat. Secara khusus, jika terdakwa adalah perusahaan atau badan usaha bukan seorang individu, tujuan mendasar dan sidang pengadilan harus tidak sampai menjatuhkan hukuman, tetapi untuk mencapai basil yang merupakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan mengurangi kemungkinan terjadiriya pengulangan).

 

Dokumen di atas mendorong agar ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogianya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Sebagai contoh misalnya, untuk perkaraperkara pidana yang mengandung unsur ‘fraud” dan “white collar crime” atau apabila terdakwanya adalah korporasi/badan usaha. Dalam dokumen tersebut juga ditegaskan, apabila terdakwanya adalab korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dan pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadiriya pengulangan.

Selain itu, dalam laporan Kongres PBB ke-9/1995 tentang “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders” (dokumen A/CONF. 169/16), antara lain dikemukakan:64

  1. untuk mengatasi masalab kelebihari muatan (penumpukan perkara) di pengadilan, para peserta kongres menekankan pada upaya pelepasan bersyarat, mediasi, restitusi, dan kompensasi, khususnya untuk pelaku pemula dan pelaku rnuda (dalam laporan No.112); dan
  2. Toulemonde (Menteri Kehakiman Prancis) mengemukakan mediasi penal (penal mediation) sebagai suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian melalui negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban (dalam laporan No. 319).

Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-10 Tahun 2000 dihasilkan “United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters” (Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Program-program Keadilan Restoratifdalam Masalah Pidana), yang memuat sejumlah prinsip dasar dan penggunaan restorativejustice dalam penanganan perkara pidana. Dalam Dekiarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan,65 antara lain dikemukakan bahwa Untuk memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, hendaknya diintroduksi mekanisme mediasi dan peradilan restoratif. Basic Principles oil the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters” yang di dalamnya juga mencakup masalah mediasi yang telah diterima ECOSOC (PBB) pada tanggal 24 Juli 2002 berdasakan Resolusi 2002/12. Dengan demikian, berarti PBB telah mengakui pendekatan restorative justice sebagai s alah satu pendekatan yang dapat dipergunakan dalam sistem peradilan pidana nasional.66

Selain PBB, masyarkat Eropa juga memberikan perhatian pada pendekatan restorative justice sebagai salab satu mekanisme penyelesaian perkara pidana. Dalam “International Penal Reform Conference” yang diselengganakan di Royal Holloway College, University of London, 13- 17 April 1999 dikemukalcan, salah satu unsur kunci dan agenda baru pembaruan hukum pidan (the key elements of a new agenda for penal reform), ialah perlunya memperkaa sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalm penyelesaian sengketa yang sesuai denganstandar-standar hak asasi manusia (the need to enrich the formal judicial system with informal, locally based, dispute resolution mechariisms which meet human rights standards). Dalam konferensi tersebut, para peserta juga mengidentifikasi 9 (sembilan) materi yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam melakukan pembaruan hukum pidana, yaitu: restorative justice (keadilan restoratif), alternative dispute resolution (alternatif penyelesaian perselisihari), Informal Justice (peradilan informal), alternatives to custody (alternatif ke tahanan), alternative ways of dealing with juveniles (cara-cara alternatif untuk menangani remaja), dealing with violent crime (berurusan dengan kejahatan kekerasan), reducing the prison population (mengurangi populasi penjara), the Proper management ofprisons(manajemen yang tepat dan penjara), dan the role of civil society in penal reform (peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan). Selanjutnya, pada tanggal 15 September 1999, Komisi Para Menteri Dewan Eropa (the Coininittee of Ininisters of the Council of Europe) telah menerima Recommendation No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”.

Pada 15 Maret 2001, Uni Eropa membuat The EU Council Framework Decision tentang Kedudukan Korban di Dalam Proses Pidana (the Standirig of Victims in Criminal Proceedirigs) yang di dalamnya termasuk juga masalah mediasi. Pasal 1 (e) dan Framework Decision ini mendefinisikan “mediation in criminal cases” sebagai ‘the search prior to or during criminal proceedirigs, for a negotiated solution between the victim and the author of the offence, mediated by a competent person’. (pencarian solusi sebelum atau selama proses pidana, sebagai solusi yang dirundirigkan antara korban dan pelaku pelanggaran, dimediasi oleh orang yang kompeten) 67

Dalam Pasal 10 The EU Council Framework Decision disebutkan, bahwa setiap negara anggota akan berusaha “to promote mediation in criminal cases for off ences which it considers appropriate for this sort of measure”. Walaupun Pasal 10 ini terkesan hanya memberi dorongan (encouragement), namun menurut Anneinieke Woithuis sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,68 berdasarkan penjelasan di dalam website Uni Eropa, negara-negara anggota wajib mengubah undang-undang dan hukum acara pidananya, antara lain memasukkan materi muatan mengenai “the right to mediation” (hak untuk mediasi).
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, perkembangan saat ini telah menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice sebagai salah satu mekanime penyelesaian perkara pidana, telah menjadi perhatian pengkaji sistem pemidanaan di berbagai belahari dunia. Bahkan PBB sendiri telah mengakui pendekatan restorative justice sebagai pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana modern. Selain itu, negaranegara modern di Eropa, yang merupakan rujukan sistem hukum di banyak negara, telah rnendorong anggotanya untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam hukum acara pidana dan sis tern pemidanaan yang berlaku di negara-negara Eropa. Besarnya perhatian dunia terhadap pen dekatan restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara pidana, dikarenakan pendekatan inimemiliki manfaat yang sangat luar biasa dibandirigkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal.

Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk itu, Harifin A. Tumpa menyatakan:

“Kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaanhanyaditujukan pada pelaku pidana (TeoriRetributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru di mana penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut.”69

“Marwan Effendy mengemukakan:

Pendekatan restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dan berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peraclilan pidana dalam menangani perkara-perbra pidana saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan E ropa yang ditandai kehadiran Victim Offender Reconciliation Program di ontario, kemudian Discovery di Indiana dan Inggris. Bahkan sejak 21 abaci yang lalu saat Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru (Injil) dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, sudahMenurut Marlina, di Indonesia praktik restorative justice juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini terbukti dan hasil penelitian dengan beberapa suku di Medan. Lebih lanjut Marlina menyatakan bahwa praktik yang ada merupakan sebagiandan tradisi dalam masyarakat atau basil penelitian dan perjalanan panjang dan contoh atau pilot project yang diambil sebagai cara alternatif untukmenyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.72

Menurut Achmad Au, salah satu implementasi dan prinsip restorative justice adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika

Selatan dan diikuti sejumlab negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.73 Melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Xaharia Gusmao (kemudian menjadi Perdana Menteri), Hassan Wirayuda (Menteri Luar Negeri Indonesia) dan Ramos Horta (Menteri Luar Negeri Timor Leste, kemudian menjadi Presiden), Indonesia-Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada masa lalu. Achmad Au sendiri diangkat sebagai salah seorang Komisioner yang mewakili Indonesia. KKP telah berhasil menuntaskan tugasnya pada Juli 2008.

 Untuk lebihmemahami teori restorative justice, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa deskripsi tentang istilah, pengertian dan konsepsi restorative justice. Istilah restorative justice didefinisikan dengan berbagai rumusan oieh para ahli. Beragamnya definisi restorative justice, dikarenakan banyaknya variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Beragamnya definisi restorative justice juga memperbanyak Terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restorasi. Beberapa istilah tersebut, antara lain: Communitarian Justice (Peradilan Komunitarian); Positive Justice (Keadilan Positif); RelasionalJustice(Keadilan Relasional); ReparativeJustjce (Keadilan Reparatif); dan Community Justice (Keadilan Masyarakat) .‘

Terminologi Communitarian Justice berasal dan teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini, seiring dengan muiai ditinggalkannya paham individualjs dan munculnya kesadaran atas peran masyarakat dalam kehidupa seseorang. Teori komunitarian menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahari masalah yang timbul akibat terjadiriya suatu tindak pidana.75

Selain perbedaan penggunaan istilah, para pakar hukum juga mengemukan pengertian restorative justice dengan definisi yang berbeda. Beberapa di antaranya ialah:

  1. Howard Zehr:76

“Restorativejustice” is aprocess to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation in order to heal and put things as right as possible. (Keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkmnan, seiuruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhari dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal terse but sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya).

  1. Tony Marshan

“Restorative justice” is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal wuth the aftermath of the offence and its implication for the future. (Peradilan restoratif ialah suatu proses di mana semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan).

  1. Doglas YRN:78

Restorative justice is criminal justice concept that views crime as a violation of people, not as a violation of the state, and creates on obligation to the victim and to the community to make things right. It focuses on the crimes harm rather thari on the broken rule and emphasizes redress for the victim and community for the effects of the wrong doing over punishment imposed by the state. Restorative justice model may provide for appropriate dialogue, direct, between the victim and offender in the form of victim-offender mediation. (Keadilan restoratifadalah konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana sebagai kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara, dan untuk itu menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaikinya. Konsep ini berfokus akan bahayanya kejahatan daripada dilanggarnya suatu ketentuan tertentu serta menjabarkan hubungan antar korban dan masyarakat terhadap pelanggaran berkaitan dengan hukuman yang diterapkan oleh negara. Model keadilan restoratif memberikan dialog yang tepat, langsung maupun tidak langsung antara korban dan pelaku kejahatan dalam bentuk mediasi antara korban dan pelaku).

  1. Dignan:

Restorative Justice is a new frame work for respondirig to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based approach to respondirig to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community (Keadilan restoratif adalah kerangka kerja baru terhadap pelanggaran dan konflik, yang secara cepat dapat diterima dan didukung oleh pendidik, juris, kelompok sosial dan konseling sosial serta kelompok masyarakat. Keadilan restoratif didasarkan pada pendekatan nilai sebagai respons dan pelanggaran dan konflik yang fokusnya bertumpu pada korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat yang terkena pengaruh kejahatan tersebut).

Walaupun para ahli mengemukakan definisi restorative justice dengan rumusan yang beragam, namun berbagai definisi tersebut sebenarnya memiliki substansi yang sama, bahwa restorative justice merupakan suatupendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalaharinya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan ‘pemaafan’ dan korban.

Beberapa Konsep Restorative Justice

Sementara itu, secara konseptual restorative justice dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu:80

  1. Encounter Conception

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dan suatu kriininalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingnl Iainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (rehabilitation), pencegahan (deterrence), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (reinforcement of norm), dan memungkinkan pemulili an korbannya melalui pemberian ganti rugi (restitusi).

  1. Reparative Justice Conception

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi Iceadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (harm) daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung kor-isep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukazi tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (reestablish just relationships). Hal ini berarti, reparative justice conception lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukari untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membela perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

  1. Transformative Conception

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu way of life. Pendukung konsep ini memandang restorative justice bukan hanyasoal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (achieving a just society), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk mernahaini keberadaan setiap orang sebagai bagian yangtidak terpisahkan dan masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah ‘kebutuhari’ (need) dan bukan ‘hak’(right) atau ‘ganjaran’ (desert), di mana ‘kebutuhari’ untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Braithwaite, ahli kriminologi dan Australia, membedakan restorative justice, menjadi 2 (dua) konsep yaitu: konsep yang fokus pada proses; dan konsep yang fokus pada nilai (values). Keadilan restoratif sebagai proses, berusaha mempertemukan semua kepentingan yang terdampak oleh suatu kesalahari. Sementara itu keadilan restoratif sebagai nilai, berkaitan dengan kesembuhari (pemulihan) dan ketidakadilan, serta menempatkan korban seperti sebelum terjadiriya kejahatan, termasuk mereparasi hubungan antara korban dan pelaku. Hal ini berarti keadilan restoratif baik sebagai proses maupun sebagai nilai, erat kaitannya dengan rekonsiliasi antara korbandanpelaku.81

Menurut Muladi, sebagaimana dikemukakan oleh Setyo Utomo, restorative justice memiliki karakteristik sebagai berikut:82

 

  1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain;
  2. Titik perhatian pada pemecahari masalah, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada masa depan;
  3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
  4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
  5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, diriilai atas dasar hasil;
  6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
  7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif
  8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhari korban, di mana pelaku didorong untuk bertanggung jawab;
  9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskaan sebagai dampak permohonan terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
  10. Tindak pidana dipahaini dalam konteks menyeluruh, moral, sosial danekonomi; dan
  11. Stigma dihapus melalui tindakan restoratif.

Menurut C. Barton, hakikat restorative justice ialah “empowerment” atau pemberdayaan terhadap para pihak yang berkepentingan (stakeholders). Empowerment merupakan jantungnya restorative justice (the heart of the restorative ideology), sehingga keberhasilan restorative justice ditentukan oleh pemberdayaan stakeholders.83 Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban tetap diam dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Restorative justice hendak mengan.jr kembali peran konban yang demikian itu, dan semula pasif mentlnggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan yang membuatnya menjadi korban. Korban diberdayakan sehingga mempunyai hak pnibadi untuk berpartisipasi dalam proses pidana. D engan kata lain, empowerment dilakukan melalui pertemuan dalam hal ir.i antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan ecara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (resolution of the criminal matter).84

Teori restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pida.na, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberjkan kesempatari khususnya bagi korban (criminaljustice system that disempowers individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (taking away the conflict from them); dan ketiga, perasaan ketidakberdayaan yang dialaini sebagai akibat dan tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (in order to achieve reparation).85

Dalam rangka menjawab isu-isu tersebut, program yang terkandung dalam restorative justice meliputi:pertama, melembagakan cara-cara damai (to institutionalize peaceful approaches) dalam penyelesaian perkara tindak pidana; kedua, membangun hubungan keinitraan (seeks to build partnerships) untuk mengukuhkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (mutual responsibility) untuk merespons secara konstruktifatas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat; ketiga, mencari pendekatan yang seimbang (seek a balanced approach) terhadap kebutuharikorban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak(that preserve the safety and dignity of all).86

Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penyelesaian Restorative Justice

Melalui uraian di atas, telah dikemukakan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice harus dilakukan dengan memberdayakan pemangku kepentingan dalam perkara pidana. Menurut Mc Cold pemangku kepentingan perkara pidana adalah pelaku, korban,dan masyarakat.87

  1. Pelaku dan keluarganya

Pelaku dalam hal ini ialah orang yang melakukan tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief orang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana adalah:

“Orang yang melakukan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau kelalaian seperti yang diisyaratkan oleh undangundang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, balk itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dan dirinya sendiri atau karena digerakkan oleh pihak ketiga. 88

Terkait dengan pelaku tindak pidana, hukum pidana mengenal istilah-istilah, antara lain: (1) orang yang melakukan (daderplagen); (2) orang yang menyuruh melakukan (doen plagen); dan (3) orang yang turut melakukan (mede plagen).

Selanjutnya, untuk memaharni pengertian keluarga pelaku, dapat merujuk pada pengertian keluarga dalam IJndang-LJndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 1 butir 6 lindang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, keluarga adalah orangtua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak. Dalam kaitannya dengan keluarga pelaku kejahatan, maka yang dimaksud dengan keluarga ialah orangtua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/ atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh pelaku tindak pidana

 

  1. Korban dan keluarganya

Menurut AnifGosita, istilah korban memiliki pengertian yang sangat luas, yaitu:

“Mereka yang menderita jasrnaniah dan rohariiah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhandirisendiri dalam konteks kerakusan individu dalarn memperoleh apa yang diinginkan secara tidak baik dan sanggat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang rnenderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban tidak hanya korban perbuatan pidana (kejahatan) saja tetapi dapat korban bencana alam, korban kebijakan pemerintah, dan lain-lain”.89

Korban yang dimaksud dalam hal ini tentu saja bukan pengertian korban dalam arti luas tetapi korban akibat terjadiriya tindak pidana. Pengertian korban kejahatan dan aspek yuridis, dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 2 lindang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penlindungan Saksi dan Korban. Menurut pasal a quo korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidaria”. Pengertian tersebut merupakan pengertian korban kejahatan secara umum.

Selain pengertian secara umum, pengertian korban secara ‘spesifik’ juga terdapat dalam peraturan perur1dangundangan tertentu, misalnya:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KekerasanDalam Rumah Tangga (Pasal 1 butir 3); Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Pasal 1 butir 5); dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat (Pasal 1 butir 2).

Mengenai pengertian keluarga korban, bila merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah orangtua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh korban. Pengertian keluarga korban juga dapat merujuk ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan korban. Dalam kriminologi, keluarga korban dapat juga dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

  1. Masyarakat

Selain pelaku dan korban beserta keluarganya, pemangku kepentingan dalam pendekatan restorative justice, juga berasal dan masyarakat, terutama masyarakat yang menjadi komunitas pelaku/korban serta masyarakat umum. Untuk memahami hal ini, terlebih dahulu dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai definisi masyarakat, antara lain:

 

  1. Koentjaraningrat, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat continue yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.90
  2. Soerjono Soekanto:

“Masyarakat adalah warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa yang merupakan anggota suatu kelompok, baik kelompok itu besar maupun kecil yang hidup bersama dan dapat memenuhi kepentingankepentingan kehidupan yang utama.”91

  1. Edi Suharto:

“Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama atau menyatu satu sama lain karena mereka berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki yang sama, dan biasanya satu tempat yang sama.”92

Berbagai definisi di atas memang dapat dijadikan rujukan untuk memahami pengertian “masyarakat” yang pada intinya ialah adanya sekelompok orang yang memiliki ‘identitas’ sama atau kesamaan, baik itu kesamaan aturan (misalnya adat-istiadat), kesamaan tempat (misalnya:desa, kota, bangsa), kesamaan suku atau bahasa dan sebagainya. Namun berbagai pengertian tersebut belum menggambarkan pengertian “komunitas” dan belum dapat memberikan gambaran tentang perbedaan antara komunitas dengan masyarakat.

Dengan demikian, agar tidak menimbulkan pengertian yang keliru tentang komunitas dan masyarakat, maka perlu juga diuraikan pengertian “komunitas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komunitas memiliki arti: kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat, dan paguyuban.93 Sementara itu, masyarakat dalam KBBI diartikan sebagam sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.94

Merujuk pada dua pengertian tersebut, maka komunitas dapat digunakan untuk istilah yang terkait dengan manusia dan dapat di luar manusia, sedangkan istilah masyarakat digunakan I…intuk manusia. Bila istilah komunitas digunakan untuk manusia, istilah tersebut dapat diartikan sebagai masyarakat dalam arti sempit, yaitI.i sekelompok orang yang hidup dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan komunitas pelaku atau korban, yaitu sekelompok orang yang hidup dan berinteraksi dengan pelaku atau ].corban dalam daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dalam hal inidiartikan secara luas, yaitu setiap orang yang memiliki kesamaan identitas dengan pelaku/korban namun tidak harus berinteraksi secara langsung dengan pelaku/korban. misalnya, masyarakat yang disatukan dengan identitas yang sama yaitu sebagai bangsa Indonesia, disebut masyarakat Indonesia.

Mengingat pendekatan restorative justice melibatkan banyak pemangku kepentingan terutama pelaku dan keluarganya; korban dan keluarganya; serta komunitas masing-masing pihak dan masyarakat, maka para pihak diharapkan dapat bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam rangka menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi. Oleh karena itu, maka menurut “Haridbook on Restorative Justice Programmes” yang dipublikasikan PBB pada bulan November 2006, kegiatan restorative justice harus dilaksanakan dengan asumsi-asumsi:95

  1. That the respons to crime should repair as much a possible the harm suffered by the victim (tanggapan atas kejahatan yang harus diperbaiki sebaik mungkin serta ganti rugi atas penderitaan yang dialaini korban).Asumsi ini menekankan bahwa korban harus diberi akses untuk dapat menjadi salah satu pihak yang menentukan penyelesaian akhir dan suatu tindak pidana, karena korban adalah pihak yang paling dirugikan dan yang paling menderita, sehingga korban dapat meminta 1.lpaya perbaikan atau penggantian kerugian yang dialaininya kepada pelaku.
  2. That offenders should be brought to understand that their behavior is not acceptbel and that it had some real consequences fo the victim and comnz unity (pelaku harus dibawa untuk memahami bahwa perilakunya tidak dapat diterima dan hal ini punya beberapa konsekuensi nyata untuk kQrban dan komunitas).

Asumsi ini menekankan bahwa pelaku harus dibawa pada pemahaman dan kesadaran bahwa tindak pidana yang dilakukannya tidak clapat diterima masyarakat karena merugikan orang lain, baik itu kcrban secara langsung maupun komunitasnya. Dengan adanya kesadaran tersebut diharapkan pelaku bersedia untuk melakukan introspeksi dan bersedia bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang telah dilakukannya.

  1. That Offenders can and should accept responsibility for their action (plaku harus dapat menerima tanggung jawab yang timbul dan tinkah lakunya).

Dengan adanya kesadaran atas kesalaharinya, pelaku diharapkan memiliki kerelaan untuk bertanggung jawab. Tanpa adanya kesadaran atas kesalahari yang dilakukannya, mustahil pelaku bersedia secara sukarela untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya.

  1. That victim should have an opportunity to the express their needs and to participate in deterinining the best way for the offender to make reparation (korban harus memperoleh kesempatan untuk menyatakan keinginannya dan ikut serta menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya).

Dengan adanya akses bagi korban untuk berpartisipasi dalampenyelesaian perkara, maka korban bukan hanya dapat berpartisipasimenyampaikan tuntutan ganti rugi, tetapi juga memiliki kesempatanuntuk berpartisipasi menumbuhkan kesadaran pelaku dan menentukanlangkah terbaik untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.Dengan demikian akan muncul kaitan yang saling memengaruhi antarakorban dan pelaku dalam meinilih penyelesaian terbaik sebagai upayapemulihan hubungan sosial di antara keduanya.

  1. That community has a responsibility to contribute to this process (masyarakatdiharapkan dapat ikut serta dalam proses) Proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif bukan hanyamilik pelaku dan korban. Masyarakat juga dianggap memiliki tanggung jawab baik dalam penyelenggaraanproses maupun pelaksanaan hasilnya, baik sebagai penyelenggara, pengamat, maupun fasilitator serta bagian dan korban yang juga harusmendapatkan keuntungan atas hasil proses yang berjalan.

Pendekatan restorative justice saat ini juga mulai diberlakukan dalam sistem pemidanaan di Indonesia, namun sifatnya terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diriyatakan:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Merujuk pada ketentuan tersebut, pada hakikatnya pcnyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restorative justicebukan ditujukan untuk melakukan pembalasan, tetapi ditujukan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadiriya kejahatan. Oleh karena itulah, maka para pihak yang terpengaruh oleh adanya tindak pidana dilibatkan untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Prinsip restorative justice di Indonesia telah dikenal dalam sistem peradilan pidana anak, namun di negara lain lebih luas pengaturannya. Prinsip restorative justice di banyak negara dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau tata cara. Bentuk praktik restorative justice yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis, yang menjadi pionir penerapan restorative justice di negara lain, yaitu Victim-Offender Mediation, Conferencing/Fainily Group Conferencing, Circles, dan Restorative Board/Youth Panels .96

Penerapan Restorative Justice

Keempat jenis penerapan restorative justice tersebut, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:97

  1. Victim-Offenders Mediation (VOM)

Program VOM pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM adalah satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dan kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, dalam suasana aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggung jawab langsung dan pelaku dengan adanya bentuk kompensasi kepada korban. Dengan bantuan dan dukungan mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan melukainya, untuk menenima jawaban atau bertanya kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi kepada pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diterima korban. Pelaku dapat bertanggung jawab secara langsung atas kelakuannya, belajar mendapat akibat atas apa yang diperbuatnya, dan membangun rencana untuk membuat ganti ruginya kepada orang yang djlukai.

  1. Confrrencing atau Fainily Group Conference (FGC)

Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia 1991. Model ini pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran proses secara tradisional dan masyarakat yangdiperoleh dan penduduk ash New Zealand yaitu bangsa Maoni. Proses ini disebut wagga-wagga, dipakai untuk menyelesaikan permasalahari dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi lama. Tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Bentuk penyeiesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses formal dengan sebutan conferencing (konferensi, perundirigan, atau musyawarah). Orang yang turut dalam proses FGC adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dan korban dan pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak.

  1. Circles

Pelaksanaan circles pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Dalam pelaksanaan circles semua peserta duduk secara inelingkar (like a circle). Caranya, pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya. Selanjutnya, semua peserta yang duduk inelingkar diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Akhir diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yaitu restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi tetapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

  1. Restorative (Reparative) Board/Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di Negara Bagian Vermont, Amerika Srikat pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping Bereau of Justice A.sistance. Mediator yang memfasihitasi pertemuan adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dihadiri juga olh pihak pengadilan. Selama pertemuan peserta berdiskusi dengan pelaku tel-itang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kmudian para peserta merancang sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dajam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak piczlananya. Setelah cukup dan disepakati maka hanya dilaporkan kepada piFiak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu, maka keterlibatan board ter-hadap pelaku berakhir.

Sejalan dengan prinsip restorative justice dikenal pandangan hukum prcgresif. Pelopor utama ilmu hukum progresifialab Guru Besar Fakultas Hkum Universitas Diponegoro Semarang, Satjipto Rahardjo. Lahirnya per-nikiran hukum progresif didorong oleh keprihatinan atas kontribusi rerdah ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa keluar dan kni .is, termasuk knisis di bidang hukum. Selain itu, ilmu hukum progresil’

juga diproyeksikan dan dibicarakan dalam konteks keilmuan yang universal. Sebab ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dan perubahan yang terjadi di dunia internasional. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikemukakan oleh M. Syamsudiri, ilmu hukum normatif yang berbasis negara dan pikiran abad ke- 19 misalnya, tidak akan berhasil mencerahkan masyarakat abad ke-20, dengan segala perubahan dan perkembangannya.98

Hukum progresif merupakan bagian dan proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum dengan watak progresif dapat diasumsikan sebagai hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Oleh karena itu, jika terjadi permasalahari di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa masuk ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (law a process, law in the making)99

Berbeda dengan ilmu hukum yang berbasis pada teori positivis yang sangat mengandalkan peraturan (rule), ilmu hukum progresif lebih mengutamakan paradigma manusia (people) Konsekuensinya, hukum progresifsangat memedulikan faktor perilaku manusia (behavior, experience) karena hukum progresif berpandangan bahwa hukum itu untuk manusia. Menurut Holmes, logika peraturan akan disempurnakan dengan logika pengalaman.’°° Sebaliknya, dalam pandangan ilmu hukum positif manusia adalah lebih untuk hukum dan logika hukum.101

Menurut Satjipto Rahardjo, dengan adanya gagasan progresif diharapkan dapat membantu masyarakat keluar dan kungkungan cara berhukum yang sudah dianggap baku.102 Hukum progresif membebaskan masyarakat dan cara berhukum yang selama ini dijalankan. Sebab pada akhirnya pengaturan oleh hukum tidak menjadi sah semata-mata karena ia adalah hukum, tetapi rnengejar suatu tujuan dan cita-cjta tertentu. Dalam pandangan filsafat, hukum hendaknya dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya dan bangsanya.loa

Oleh karena itu, hukum progresif memiliki semboyan hukum yang pro-keadilan dan hkum yang pro-rakyat.’° Secara umum, karakter hukum progresifdapat diidentifikasi sebagai berikut:103

  1. Kajian hukum progresjfbe mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju perilaku;
  2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan yang erat dengan manusia dan masyarakat, meininjam istilah Nonet & Selznjck, hukum yang bertipe responsif
  3. Hukum progresif berbagi paham dengan legal realism karena hukum tidak dipandang dan kacamata hukum itu sendiri, tetapi dilihat dan diriilai dan tujuan Sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dan bekerjanya hukum;
  4. Hukum progresif rnemiliki kedekatan dengan sosiologicaijurispudence dan Roscoe Pound Yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dan hukum dan bekerjanya hukum;
  5. Hukum progresifmerjjj kedekatan dengan teori hukurn alam, karena peduli terhadap hal-hal yang metayuridis (keadilan);
  6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan critical legal studis namun cakupannya lebih luas.

Sebagai konsekuensi logis dan konsep hukum progresif, maka munculah ide atau gag asan tentang penegakan hukum progresif. Dalam tataran implemertasinya hukum progresif mempunyai agenda membebaskan kultur pen gakan hukum yang seiama ini berkuasa, yang dianggap menghambat Uaha untuk menyelesaikan masalah dan tidak memadai lagi. Konsep pe negakan hukum progresif dilawankan dengan konsep penegakan hukum konvensional.

Ide atau gagasan tentang penegakan hukum yang progresif menghendaki agar penegakan hukum bukan sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus dapat menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh karena itu, ketika suatu peraturan membelenggu upaya penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dan aparatur penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum progresif merupakan letupan dan situasi penegakan hukum yang stagnan atau mengalami kemandegan.106

Penegakan hukum yang progresif menempatkan para pelaku (aktor) hukum di garda depan. Penegakan hukum progresif menuntut para pelaku hukum mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam menjalankan hukum. Mereka harus mempunyai empati dan kepedulian terhadap penderitaan yang dialaini masyarakat, rakyat dan masyarakat (kesejahteraan dan kebahagiaan) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.107

Semangat penegakan hukum yang progresifini, dapat dijalankan jaksa dan hakim. Sebab hakim saat ini sudah tidak lagi dianggap sebagai corong undang-undang. Peinikirari Montesqiueu yang menyatakan bahwa hakim adalah corong undang-undang telah bergeser menjadi hakim sebagai corong keadilan. Namun demikian. hal itu juga perlu ada dasar yuridisnya, misalnya dalam Pasal 5 ayat (1) Uridang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalatri masyarakat”. Ketentuan tersebut menekankan agar para hakim senantiaa memerhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dalam setiap lceputusannya.

Sementara itu, bagi jksa sebenarnya juga ada aturan hukum yang mirip dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor 16 Tahun O04, yang antara lain menyatakan bahwajaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus senantiasa bertindak berdasar hukum, mengin ‘dahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Oleh karena itu, prinsip restorative justice dan hukum progresif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan tugas dan kewenangan jaksa dan kejaksaan harus dilengkapi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka perlu progresivitas pemerintah dan lembaga legislatif dalam rangka mendukung kiprah jaksa dan kejaksaan untuk menerapkan restorative justice terutama dalam menangkap rasa keadilan masyarakat, melalui suatu lembaga hukum yang disebut dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

54 I Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restorative Justice Doiam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali, Tesis, pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 31.

53Ibid.,hlm. 152-153.

55Ibid.,hlm. 31.

56http://media.isnet.org/kristen/Sejarah/Asal-usul.html, diakses tanggal 7Januari 2015.

57Marwan Effendy, Keadilan Restorative (Restorative Just ice) Dalam Konteks Ultimuni Remedium Terha4ap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Pidato Pengukuhari Guru Besar pada Universitas Sam Ratulangi Manado, 4 Oktober 2012, hlm. 19.

58‘Andi Hamzah, “Restorative Justice dan Hukum Pidana Indonesia”, makalah diumpaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

59Muladi, “Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana”, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma Yang Agung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 1.

60Surya Jaya, “Keadilan Restoratif, iXintutan dan Kebutuhari dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar nasional “Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalitas Menuju Paradigma YangAgung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 3.

61Muladi, Restorative Justice …, Loc. Cit.

62Dokumen A/CONE 169/6.

63Barda Nawawi Anief, “Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, makalah dalam:http://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/2 7/mediasi- penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan,diakses tanggal 1 Juli 2014, hlm.11.

64Ibid., hlm.12.

65Kongres PBB ke- 10/2010, dokumen A/CONE I 87/4/Rev.3.

66Barda Nawawi Arief, Cit., hlm. 14 dan 16.

67Jbjd., hlm. 14-15.

68“Ibid., hlm. 15.

69Harifin A. Tumpa, “Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia”, dalam: Kumpulan Laporan WzsiL Seminar Kejaksaan Agung RI, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, 2011, hlm.55.

 70Marwan Efendy, Op. Cit. hlm. 18-19.

71“Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Rostorative Justice, Jakarta: Refrika Aditama, 2011, hlm. 1.

72Ibid.

73Achmad Au, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prud.nce) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 247.

74Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Peinzdanaan, Bandung: L.abuk Agung, 2011, hlm. 66.

75Ibid., hlm. 66.

76Marwan Effendy, Op. Cit., hlm. 20.

77Ibid.,Fflm. 20-21.

78“Ibid.,hlm. 21-22.

79“Ibid.,hlm. 22.

80Gerry Joh. stone and Daniel W Van Ness (eds), Haridbook of Restorative Justice, UK: Willan Pub[ istling, 2007, hlm. 8-16, dan Agustinus Pohari, Diversi dun Restorative Justice palam ung-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Paparan A,wer Point, Jakarta: Maret 2014, hln. 910.

81Romli Atmasasinita, Cita Keadilan Restoratif Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Makalah Kuliah Matrikulasi Mahasiswa program S2 Ilmu Hukum pada Falcultas Hukum Universitas Padjajaran tanggal 1 September 2012. Makalahini dengan beberapa revisi redaksional pernah dibacakan pada Seminar Nasional “Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim Menuju Peradilan YangAgung”, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59 tanggal 25 April 2012, hlm. 12-13

82Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam 1-lukum Pidana Yang Bethasis Restorative Justice, Makalah disampaikan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang “Politik Perumusan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP”, diseienggarakan oieh Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Departemen Hukum dan HAM di Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010, hlm. 19.

83C. Barton, “Empower-rnent and Retribution iniCriminal Justice”, dalam: H. Strang, J. Braithwaite (eds), Restorative Justice: Philosophy to Practice, Journal TEINIDA, Aidershot: Ashgate/Dartmot Maret 2011, hlm. 55-76.

84Kuat Yudi Prayitno, “Festoratjye Justice untuk Peradilan di Indonesia (PerpekU[ Yuridis Fiiosofis dalam Peneakan Hukum In Concreto)” , dalam: Jurnul l)incinijka Ilukum, Vol. 12 No. 3 September 20L 2, hlm. 410.

85Ibid.,hlm. 410.

86Ibid

87Ibid., hlm. 409.

88Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1984 hlm 37

89Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Presslndo, 1985, hlm, 75-76.

90Sri Hastuti, et. ai.Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Dalam BidangPerdatadan Tata Usahariegara, Jakarta: Pusat Litbang Kejaksaan RI, 2014, hlm. 11.

91 hlm.162.

92Sri Hastuti, et. al., Op. Cit., hlm. 11-12.

93Departemen Pendidikan Nasionai, Kamus Besar Bahascz. Indonesia, edisi ketiga, cetakan keempat, Jakarta: Baiai Pustaka, 2007, hlm. 586.

94Ibid., hlm. 721.

95Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., hlm. 75-76.

96Mariina, Op. Cit., hlm. 127-129.

97Ibid., hlm. 18 1-193

98Lihat M. Syamsudiri, KonstruksiBaru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresf Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hlm. 103-104.

99Satjipto Rahardjo, “Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan,” dalam: Jurnal Hukum Progresij Vol. 1, No. 1 April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang, hlm. 13.

100M. Syamsudiri, op. Cit., hlm. 105.

1011bid.

102Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum ProgresiJ Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010, hlm. 42.

103lbid., hlm. 36-37.

104Satjipto Rahardjo, “Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif”, dalam: Harian Kompas, tanggal 15 Juli 2002.

105Satjipto Rahardjo, “HuI.um Progresif: Hukum…,, Op. Cit., hlm 6-8,

106 M. Syamsudiri, Op. Cit… hlm. 109.

107Satjipto Rahardjo, “Inctonesia Membutuhkan Loc. Cit.

 

2 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here