Kebijakan Hukum Pidana

kebijakan hukum pidana

0
179

Konsep Kebijakan Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Nasional

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang terintegral dengan kebijakan sosial, kebijakan penegakan hukum, dan kebijakan kriminal, yang meliputi usaha-usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan, untuk mencapai tujuan bangsa, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.[1] menurut beberapa pakar, pengertian kebijakan hukum pidana adalah:[2]

  1. Marc Ancel, menyatakan “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen, Criminology, Criminal Law, dan Penal Policy. Penal Policy, menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
  2. Sudarto, mendefinisikan politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
  3. Muladi, menyatakan bahwa politik hukum pidana (criminal law politics) pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Dengan demikian terkait dengan proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi di antara pelbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan dari sistem hukum pidana mendatang.
  4. Mulder, menyatakan bahwa politik hukum pidana adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana dapat diubah atau diperbaharui. Kemudian hal-hal apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Terakhir, cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan maka dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana pada dasarnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan hukum pidana secara lebih baik yang melalui tahap operasionalisasi/fungsionaliasi/ konkretisasi hukum pidana, yaitu tahap perumusan aturan-aturan hukum pidana, kemudian tahap penegakan hukum di lapangan yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan pidana.[3]

Hukum Nasional harus mampu mengayomi dan dapat memberikan payung kepada seluruh bangsa dan negara dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu harus digunakan satu wawasan yang sama dalam usaha membangun Sistem Hukum Nasional. Hal ini berarti dalam merencanakan pembangunan Hukum Nasional, wajib digunakan satu wawasan nasional yang mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam Republuk Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.[4] Wawasan itu meliputi 3 (tiga) segi, tetapi bersama-sama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain, yaitu:

  1. Wawasan Nusantara, adalah cara pandang bangsa Indonesia yang melihat seluruh Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh. Dalam pengertian pembangunan hukum, mengandung makna bahwa di seluruh Kepulauan Nusantara hanya ada satu hukum, yaitu Hukum Nasional, yang mengabdi kepada kepentingan nasional, ialah kepentingan bangsa Indonesia.
  2. Wawasan Kebangsaan, yaitu pada intinya menekankan pada pemikiran bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Kebangsaan, bukan suatu negara yang berdasarkan ras atau budaya atau agama.
  3. Wawasan Bhineka Tunggal Ika, yaitu sadar akan kebhinekaan dalam berbagai aspek kehidupan Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, merdeka dan berdaulat, Hukum Nasional yang akan kita wujudkan harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu.[5]

[1]Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal.27. (Selanjutnya ditulis Barda Nawawi Arief II).

[2]Farida Kaplele. 2014. Revitalisasi Sanksi Yang Hidup Di Masyarakat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. LoGos Publishing. Bandung. Hal.67.

[3]Ibid. Hal.66-67.

[4]I Made Widnyana. 2013. Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. PT. Fikahati Aneska. Hal.41. (Selanjutnya ditulis I Made Widnyana III).

[5]Ibid. Hal.41-42.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here