Penerapan Sanksi Adat

0
998

Penerapan Sanksi Adat Dalam Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

A. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang senantiasa patut mendapat perhatian kita bersama yaitu memelihara tata hukum yang ada, yang merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Daniel S. Lev mengatakan “The real transformation of the legal system of former colonies depends largely on the formation of new ideals which impel the law in fundamentally different direction from those of the colony”. Karena itu ketentuan lama yang masih ada dan berlaku tersebut, hendaknya tidak semata-mata berpegang pada pasal-pasal yang merupakan huruf mati, namun pijakannya disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang sudah berubah, yang akan mendorong hukum itu ke arah bentuk yang baru yang berbeda dengan yang berlaku pada masa kolonial.

Sistem hukum nasional Indonesia dari masa ke masa harus dapat dikembangkan berdasarkan pola hukum, diperlukan keterpaduan dan kesearahan antara pembentuk hukum, pengadilan, aparat penegak hukum, aparat pelayanan hukum, profesi hukum, dan juga masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar pada akhirnya  peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum kebiasaan akan menjadi satu kesatuan yang terpadu. Oleh karena itu untuk setiap bidang hukum itu sendiri diperlukan suatu rencana pengembangan dan organisasi yang mengarahkan dan mensinkronkan semua usaha oleh masing-masing pelaku dalam proses pembentukan hukum nasional. Dengan demikian tugas pembangunan bidang hukum, tidak dapat dikatakan appriori menjadi tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi kita menyadari bersama bahwa usaha pembaharuan hukum menuntut partisipasi aktif masyarakat khususnya Cendekiawan, kalangan Perguruan Tinggi dan Profesi Hukum.

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional, maka sudah barang tentu negara Indonesia ada keharusan untuk menegakkan kembali sokoguru sistem hukum nasional dengan menggalakkan dan meningkatkan pembentukan hukum yang sesuai dengan rambu-rambu Undang-Undang Dasar 1945, untuk menggantikan hukum yang lama dalam satu era hukum yang berbobot dan mantap. Menurut Ismail Saleh, dalam melakukan pembangunan hukum (nasional), ada tiga komponen utama yang harus diperhatikan, yaitu : (1) komponen norma hukum dan perundang-undangan, (2) komponen aparat penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum masyarakat. Tetapi menurut Barda Nawawi Arief, masih ada satu komponen (pilar) lagi yang sepatutnya mendapat perhatian dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional, yaitu (4) komponen pendidikan hukum, khususnya pendidikan tinggi hukum (Barda Nawawi Arief, 1994: 1).

Selanjutnya I Made Widnyana menyebutkan, bahwa dalam mengadakan pembaharuan hukum pidana nasional hendaknya memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh norma adat yang unsur-unsurnya dapat diterima secara nasional serta perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh kepercayaan atau Agama dari masyarakat Indonesia dengan tidak mengurangi tuntutan modernisasi dan perkembangan Internasional (I Made Widnyana, 1994: 2). Namun dalam kenyataannya karena negara Indonesia memiliki beberapa persekutuan hukum adat yang masih berlaku, maka hal demikian akan menyulitkan hakim untuk mengetahui dan sekaligus memahami norma-norma hukum (berlakunya hukum pidana adat) yang sesuai dengan perasaan hukum masyarakat yang bersangkutan. Hal ini karena nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu dapat bersumber atau digali dari nilai-nilai hukum adat dan nilai-nilai hukum agama.

Pernyataan dan strategi pengembangan hukum nasional yang demikian terungkap di dalam Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke I Tahun 1963, yang di dalam Resolusi Butir IV disebutkan :

“Yang dipandang sebagai perbuatan jahat itu adalah perbuatan yang dirumuskan dalam KUHP… Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan-perbuatan menurut Hukum Adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan…”.

Dalam Resolusi Butir VIII disebutkan “Unsur-unsur Hukum Agama dan Hukum Adat dijalinkan dalam KUHP” (Barda Nawawi Arief, 1998: 118).

Dalam Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980, yang dalam laporan angka II antara lain dinyatakan:

Usaha pembaharuan hukum pidana agar didasarkan pada Politik Hukum Pidana dan Politik Kriminal yang mencerminkan aspirasi nasional…………………

Dalam hubungan ini maka proses pembaharuan tersebut haruslah melalui penelitian dan pengkajian yang mendalam tentang:

“hukum pidana adat dan agama yang  hidup dalam masyarakat Indonesia,…” (Barda Nawawi Arief, 1998: 119).

Selanjutnya di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Segala putusan pengadilan … harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis”. Dan juga dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup”.

Dari berbagai pernyataan tersebut, maka kiranya dapat dikatakan bahwa upaya melakukan penggalian dan pengkajian nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, pada dasarnya merupakan beban dan amanat nasional, dan bahkan merupakan kewajiban dan tantangan nasional.

B. PERMASALAHAN

  1. Apakah sanksi adat dapat dijadikan sebagai daar dalam usaha pembaharuan hukum pidana nasional?
  2. Bagaimanakah usaha Hakim  Indonesia  dalam  penerapan sanksi adat?

C. PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana hakim dalam menerapkan sanksi adat kepada si pelanggar delik adat, maka terlebih dahulu dikemukakan tentang apa dan bagaimana pembaharuan hukum pidana nasional itu.

  1. Pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (balue-oriented approach). Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai (Barda Nawawi Arief, 1996: 31).

Dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionalisasikan atau mengfungsionalisasikan hukum pidana, masalah sentral (pokok) sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan atau kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/ pejabat) dengan hukum pidana.  Sebab selama ini belum ada pola pemidanaan nasional (acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana) pada tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan juga belum ada pedoman pemidanaan nasional (pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan) pada tahap kebijakan yudikatif (aplikatif). Sehingga dalam praktek legislatif selama ini terlihat adanya keanekaragaman pola di dalam menentukan jenis sanksi (pidana/ tindakan), sistem perumusan sanksi, jumlah/lamanya sanksi dan pola pemberatan/peringanan sanksi. Walaupun penentuan sanksi ini merupakan hak prerogatif badan legislatif, tetapi bagaimanapun juga harus ada pola atau kesepakatan umum yang dapat dijadikan pegangan, sehingga tujuan dari pemidanaan yang telah ditetapkan betul-betul dapat memberikan rasa keadilan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Ini berarti masalah dasarnya terletak di luar bidang hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan/hak antara negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan konsep nilai (pandangan/ideologi) sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural dari suatu masyarakat, bangsa/negara.

Bertitik dari sifat hakiki permasalahan sentral hukum pidana yang demikian itulah sebenarnya yang justru menjadi latar belakang utama perlunya pem-   baharuan hukum pidana. Dengan perkataan lain, bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia pada hakikatnya berarti suatu reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral bangsa Indonesia (sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehubungan dengan sifat hakiki (karakteristik) masalah sentral hukum pidana (dilihat dari pembaharuan/ kebijakan hukum pidana) seperti yang telah diuraikan di atas, maka ada objek kajian yang dapat dikemukakan, yaitu selain sebagai aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat, juga sebagai aspek pengaturan dan pengalokasian kekuasaan/kewenangan, baik kekuasaan untuk menetapkan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan, maupun kekuasaan untuk menerapkan hukum pidana (kekuasaan aplikatif/ yudikatif), dan kekuasaan untuk menjalankan/ melaksanakan hukum pidana (kekuasaan eksekutif/    administratif). Di samping itu dilihat dari jenis hukum pidana yang ditetapkan pada tahap kebijakan formulatif, dapat pula dikatakan ada kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh/dari hukum pidana material/substantif), dan kewenangan formal/ajektif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh/dari hukum pidana formal. Selain itu masalah kewenangan di dalam hukum pidana tidak selalu berkonotasi dengan kewenangan pejabat (aparat penegak hukum), tetapi dapat juga berkaitan dengan kewenangan warga masyarakat pada umumnya.

Dalam era pembaharuan hukum pidana, kajian-kajian terhadap masalah kewenangan inilah yang justru tampaknya muncul ke permukaan. Misalnya dalam bidang kewenangan formulatif, sering dipermasalahkan batas-batas kewenangan dan kebijakan kriminalisasi/dekri-minalisasi. Permasalahannya bukan hanya mengenai sejauhmana hukum pidana (negara) mengatur dan membatasi hak/kewenangan seseorang di dalam bertingkah laku, tetapi juga mengenai seberapa jauh hukum pidana mengatur dan membatasi kewenangan (pejabat/aparat negara) mengenakan/menjatuhkan pidana. Dengan demikian sistem pemidanaan yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.

  1. Hukum Pidana Adat

a. Pengertian Hukum Pidana Adat

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana-sini mendapat pengaruh unsur keagamaan, ditaati, diikuti oleh masyarakat adat secara terus menerus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dapat menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat karena dipandang dapat mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengembalikan ketidakseimbangan kosmis, maka oleh masyarakat adat dikenai sanksi adat (reaksi adat).

Berdasarkan rumusan Hukum Pidana Adat tersebut di atas dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) unsur pokok, yaitu :

  1. Hukum Indonesia asli yang merupakan   rangkaan peraturan tata tertib yang tidak tertulis,yang di sana-sini mendapat unsur agama.
  2. Peraturan tersebut dibuat, diikuti, ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan secara terus menerus.
  3. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan karena dapat menimbulkan ketidak seimbangan kosmis.
  4. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Hilman Hadikusuma, hukum pidana Adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia berbudaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Selanjutnya dikatakan bahwa andai kata diadakan undang-undang yang menghapuskannya akan percuma saja malahan hukum akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu dikatakan bahwa Hukum Pidana Adat lebih dekat hubungangannya dengan antropologi, sosiologi dari pada perundang-undangan.

b. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

Dasar hukum berlakunya Hukum Pidana Adat adalah Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951, tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.

Dari rumusan pasal 5 ayat (3) b Undang-undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 dapat ditarik 4 (empat) pengertian pokok, yaitu :

  1. Suatu perbuatan menurut hukum yang hide  harus dianggap dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tidak ada bandingannya dalam KUHP.
  2. Hakim dapat menjatuhkan  pidana   maksimal   10 tahun, bilamana menurut pandangan hakim bahwa hukuman 3 bulan penjara  atau denda Rp.500,- tidak sepadan dengan hukuman adat yang dijatuhakan (jadi masih ada keleluasaan hakim).
  3. Sanksi adat yang tidak selaras dengan  kemajuan jaman harus diganti dengan hukuman kurungan.
  4. Suatu perbuatan yang menurut hukum  yang  hidup merupakan perbuatan pidana dan ada bandingannya dalam KUHP, maka diancam sesuai dengan hukuman yang ada dalam KUHP tersebut.Apabila ketentuan Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang  Nomor 1 Darurat 1951, dihubungkan dengan Pasal 1 KUHP nampak ada pergerseran prinsip tentang pengertian “Asas Legalitas” dari formal ke material karena yang diancam dengan pidana tidak hanya yang diatur dalam hukum tertulis  tapi juga hukum yang tidak tertulis, sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun l970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman yang menentukan bahwa: “Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Dengan dimasukkannya Hukum Pidana Adat dalam konsep KUHP adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi Hukum Pidana Adat ini untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat tertentu. Harapan ini kemudian dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang bunyinya telah disebutkan dalam bab pendahuluan di atas.

Dengan demikian berlakunya hukum pidana (Hukum Pidana Adat) dapat dikaji melalui beberapa pendekatan, yaitu :

  1. Pendekatan Fungsional

Hukum adat adalah hukum yang mencerminkan pikiran-pikiran dan cita-cita hukum Indonesia. Hukum adat sebagai hukum yang hidup tetap akan ada sebagai pelengkap dari hukum nasional (Satjipto Rahardjo).

  1. Pendekatan Interdisipliner

Hukum adat yang masih berlaku merupakan bagian dari hukum yang hidup karena hukum adat timbul dari kebiasaan-kebiasaan menuju kepada pengaturan pergaulan hidup secara adil yang ditentukan oleh penguasa hukum maupun oleh para warga persekutuan hukum. Hukum yang hidup merupakan bagian dari hukum nasional dan menjadi tujuan untuk dicapai karena hukum yang hidup adalah hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis (Soerjono Soekanto).

  1. Pendekatan Sosiologis-Antropologis

Di dalam hukum adat nilai yang tertinggi adalah sistem nilai sosial budaya yang mengandung prisip-prinsip pokok. Di bawahnya terdapat sistem norma-norma yang berfungsi sebagai asas-asas hukum (rechtbeginsel). Untuk kepentingan pe-laksanaan, sistem norma tersebut dijabarkan dalam aturan-aturan hukum (rechtsregels). Untuk penerapannya dalam kasus konkrit, diperlukan  adanya aturan-aturan pelaksanaan lebih khusus, terperinci lagi (Koentjaraningrat).

C. Delik Adat

  1. Pengertian Delik Adat

Menurut Bushar Muhammad delik adat diartikan sebagai suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau meng-ganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.

Ter Haar berpendapat bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delik) adalah setiap gangguan segi satu (eenzijdig) terhadap kesetimbngan dan setiap penubrukan segi satu pada barang-barang kehidupan materiil orang seorang, atau dari pada orang-orang banyak yang merupakan satu kesatuan (segerombolan), tindakan demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya reaksi mana kesetimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).

Dari kedua pandangan tersebut, I Made Widnyana,  menyebutkan bahwa delik adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat (I Made Widnyana, 1993: 5-6).

2. Lahirnya Delik adat

Cardozo mengatakan, bahwa untuk adanya delik adat tergantung pada 4 (empat) faktor, yaitu:

  1. Sampai seberapa jauh adat tadi  data  diterima oleh masyarakat sebagai suatu yang sewajarnya memang demikian.
  2. Kekuatan mengikat dari keputusan-keputusan hakim pada waktu yang lalu mengenai kasus yang sama.
  3. Sifat dari hukum  adat   yang   bidup   dalam masyarakat.
  4. Kebebasan hakim di dalam memutus statu  perkara (I Made Widnyana, 1993: 7).

3. Jenis-Jenis Delik Adat

Jenis-jenis delik adat dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. Delik adat yang  menyangkut  kesusilaan,   yang dapat dibedakan menjadi:
  • Logika Sanggraha, hubungan  seksual  yang   dilakukan oleh pria dan wanita yang belum ada ikatan perkawinan atau atas suka sama suka dan menyebabkan hamilnaya si gadis, sedang si pria tidak mengawininya.
  • Dratikrama, hubungan seksual antara seorang pria dan wanita di mana mereka terikat perkawinan. Hal ini sama dengan berzina dengan istri/suami orang lain.
  • Kumpul kebo, seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama melakukan hubungan seksual layaknya suami istri, tapi tanpa ikatan perkawinan yang sah.
  • Gamia  gamana,  melakukan   hubungaan   seksual antara orang-orang yang masih ada hubungan keluarga dekat derajat garis lurus maupun kesamping.
  1. Delik adat yang menyangkut  harta  benda,  yang dimaksudkan adalah terhadap benda-benda suci yang biasanya ditaruh ditempat-tempat suci seperti Pura, Paibon maupun Pemerajan. Benda suci ini dimaksudkan adalah benda-benda yang telah disucukan dengan rangkaian upacara tertentu. Selanjutnya apabila benda-benda suci itu dicuri, diambil maka me-nyebabkan benda-benda tersebut tidak berfungsi lagi dan untuk mengembalikannya harus dilakukan suatu upacara penyapuhang (upacara untuk mengembalikan fungsinya sebagai-mana adanya.
  1. Delik adat yang melanggar kepentingan  pribadi,   dalam hal ini misalnya mengeluarkan kata-kata kotor, mencari dan memfitnah termasuk menuduh orang berbuat salah tanpa bukti.
  2. Delik adat karena   kelalaiaan   atau   tidak menjalankan kewajiban (I Made Widnyana, 1993: 14-18).

4. Sanksi Adat

Emile Durkheim, mengatakan bahwa raksi sosial yang berupa penghukuman atau sanksi itu sangat perlu dilakuan, sebab mempunyai maksud untuk mengadakan perawatan agar tradisi-tradisi kepercayaan adat menjadi tidak goyah sehingga kestabilan masyarakat dapat terwujud.

Lesquillier mengemukakan, bahwa reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengem-balikan ketentraman magis yang diganggu dan meniadakan atau menetralisasi suatu keadaan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat (I Made Widnyana, 1993: 8).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi adat atau reaksi adat atau koreksi adat adalah merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat (I Made Widnyana, 1993: 8).

Dari adanya delik adat tersebut maka akan dikenakan sanksi adat. Pelanggaran adat ini misalnya lalai atau tidak melakukan ayah desa, tanpa alasan yang jelas. Delik adat ini sifatnya ringan dan biasanya berupa denda yang besarnya ditentukan oleh masing-masing desa adat setempat. Selanjutnya atas pelanggaran dari delik adat tersebut di atas maka akan dikenakan berupa sanksi adat, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

  1. Sanksi adat yang  sama  sekali  ditinggalkan  oleh

masyarakat, hal ini disebabkan oleh masyarakat itu sendiri menganggap bahwa sanksi tersebut sudah tidak sesuai lagi dan juga dilarang oleh undang-undang seperti diselong, katundung (diusir).

  1. sanksi adat yang hanya  dikenakan  pada  seseorang yang melakukan pelanggaran bila tidak diselesaaikan di pengadilan, misalnya sanksi dedosan (denda).
  2. Sanksi adat yang masih berlaku sepenuhnya, walaupun terhadap pelaku suatu pelanggaran telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan, misalnya melakukan upacara pembersihan.

Menurut Soepomo, tindakan-tindakan sebagai reaksi atau koreksi terhadap pelanggaran hukum adat berbagai lingkaran hukum tersebut, adalah misalnya:

  1. Pengganti kerugian-kerugian immateriil dalam  pelbagai rupa seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan.
  2. Bayaran uang adat kepada yang terkena, yang berupa   benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
  3. Selamatan (korban), untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib.
  4. Penutup malu, permintaan maaf.
  5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
  6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum (Soepomo, 1979: 114-115).

Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang di Bali namanya “dosa” (delik adat), mengenai butir-butir ini bisa diangkat kepada Hukum Nasional. Mengenai denda dan tuku disebut juga sanksi adat Danda artinya sebagai hukuman badan (fisik maupun psikis). Adapun jenis-jenis sanksi adat yang bersifat adat seperti diselong, sedangkan sifat tuku dikaitkan dengan adanya pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya mengenai beberapa jenis delik adat yang telah masuk dalam Rancangan KUHP sebagaimana diuraikan di atas dan yang tidak ada bandingannya dengan KUHP adalah berupa hasil penelitian di Yogya melalui Lembaga Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengatakan bahwa “ada perbuatan semacam logika sanggraha yang terjadi, akan tetapi tidak bisa ditindak ditindak sebagai perbuatan pidana/delik oleh karena dasar hukumnya tidak ada adalam KUHP”.

Ada 3 Pasal yang masuk dalam Rancangan KUHP yaitu:

– Pasal 380

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling  lama  satu tahun atau denda paling banyak kategori III, barang siapa menawarkan, memberikan untuk seterusnya atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, benda atau rekaman yang melanggar kesusilaan atau alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa orang itu belum berumur tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau rekaman itu diketahuinya.

(2) Dipidana dengan pidana penjara paling  lama  satu tahun atau denda paling banyak kategori III, barang siapa membacakan isi tulisan atau memperdengarkan isi rekaman atau memperlihatkan isi rekaman yang menyinggung kesusilaan dihadapan seseorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat di atas, jika tulisan atau rekaman itu diketahuinya.

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling  lama  satu tahun atau denda paling banyak kategori III, barang siapa melakukan perbuatan tersebut dalam ayat (1) dan (2) di atas jika ia ada alasan yang kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambar, benda atau rekaman itu menyinggung perasaan kesusilaan.

– Pasal 338

Barang siapa melakukan hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah dan karenanya mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat, dipidana dengan pidana paling banyak kategori III.

– Pasal 396

(1) Barang  siapa  melakukan  persetubuhan dengan seseorang yang diketahui adalah anggota keluaga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga,dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun.

(2) Apabila  pelaku  perempuan   berumur  dibawah  14 tahun, maka pelaku laki-laki dipidana penjara paling lama 15 tahun dan paling rendah 3 tahun.Kemudian terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan benda-benda suci dan agama pernah disampaikan pada seminar di Bali Hotel Tahun 1975 (Agama Hindu dan Pembangunan Hukum Nasional) tidak secara tegas dalam Rancangan KUHP dimasukkan cuma disarankan mengenai ancaman hukumannya diperberat. Adapun ketentuan tersebut masuk dalam pasal-pasal Rancangan KUHP sebagai berikut :

– Pasal 461

Barang siapa mencuri suatu benda suci keagamaan atau benda yang dipakai untuk kepentingan keagamaan dan benda-benda putbakala dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling bayak kategori V.

Kemudian sejak Tahun 1975 (Cok Raka Dherana) melalui Seminar yang menyangkut masalah sanksi adat, mengusulkan agar supaya mengenai sanksi adat ini bisa masuk dalam Rancangan KUHP terutama yang menyangkut masalah pidana tambahan seperti disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 ayat (1) ke-5 Rancangan KUHP. Hasil ini terbukti dengan masuknya sanksi adat (kewajiban adat) ke dalam Rancangan KUHP Pasal 90 tentang pemenuhan kewajiban adat.

– Pasal 90 Rancangan KUHP

(1) Hakim  dapat menetapkan kewajiban  adat  setempat yang harus dilakukan oleh terpidana.

(2) Untuk  tindak pidana yang  memenuhi  Pasal 1 ayat (3), pemenuhan kewajiban adat merupakan pidana pokok atau yang diutamakan.

(3) Kewajiban  adat  menurut  ayat  (2) dianggap  sebanding dengan pidana denda kategori I dan dapat dikenakan sebagai pidana pengganti apabila kewajiban adat tidak dipenuhi atau tidak dijalani oleh terpidana, pidana pengganti dapat juga berupa pidana ganti kerugian.

Dari uraian tersebut di atas, maka betapa pentingnya pendapat para ahli/sarjana dengan menyerap pendapatnya dan dimasukkan kedalam Rancangan KUHP, hal mana dapat dilakukan dengan :

  • Tidak hanya mengadopsi dari W.v.S. (KUHP)
  • Nilai-nilai lokal yang masih  relevan  bisa  diangkat untuk pembaharuan dan  pembangunan Hukum Pidana Adat yang akan datang.

Kalau kita bandingkan dengan pendapat Romli Atmasasmita (Unpad) dalam disertasinya mengenai tindak pidana adat itu adalah :

  • Tindak pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP.
  • Tindak pidana adat yang tidak ada bandingannya  dalam KUHP.
  • Tindak  pidana  adat  yang   tidak   sepenuhnya   ada bandingannya dalam KUHP.
  1. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan   Dalam    Usaha Memberikan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau    tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

  1. Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
  1. Ada keterpaduan (integritas)  antara   upaya   penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

  1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
  2. Pencegahan tanpa pidana   (prevention   without punishment).
  3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan  pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels tersebut, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal” (Barda Nawawi Arief, 1996: 48).

Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) se-belum kejahatan terjadi (Barda Nawawi Arief, 1996: 49).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”, antara lain :

  1. Pada Kongres PBB  ke-6  tahun  1980  di  Caracas, mengenai “Crime trends and crime prevention strategies”, antara lain menyebutkan : a) bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang. b) bahwa strategi pencegahan kejahatan  harus  didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan. c) penyebab utama  dari  kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk.
  1. Pada Kongres PBB ke-7 tahun 1985, di Milan mengenai “Crime prevention in the contaxt of development”, menyebutkan bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.
  2. Pada Kongres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, mengenai “Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development”, menyebutkan bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategis pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama (Barda Nawawi Arief, 1996: 49-52).

Bertolak dari tujuan umum dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka dalam Seminar Kriminologi ketiga tahun 1976 dalam kesimpulannya menyatakan, bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defence dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitatie) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat.

Demikian pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, dalam salah satu laporannya menyatakan :

  1. Sesuai dengan politik  hukum  pidana  maka  tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/ negara, korban dan pelaku.
  2. Atas dasar tujuan  tersebut  maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat : a) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. b) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. c) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan  tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat (Barda Nawawi Arief, 1996: 82).

Menurut Marc Ancel ada 2 (dua) konsepsi atau interpretasi pokok mengenai social defence yang secara fondamental berada satu sama lain :

  1. Interpretasi yang kuno  atau   tradisional,   yang membatasi pengertian perlindungan masyarakat itu dalam arti penindasan kejahatan (repression of crime). Social defence diartikan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kejahatan.
  2. Konsepsi modern, yang   menafsirkan   perlindungan masyarakat dalam arti pencegahan kejahatan dan pembinaan para pelanggar.

Dengan melihat tujuan pidana dan hukum pidana yang berupa perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan yang sangat luas. Berdasarkan tujuan di atas, maka kiranya dapat diberikan perincian atau diidentifikasi beberapa aspek atau bentuk-bentuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut :

  1. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti-sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan.
  2. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan  masyarakat terhadap sifat berbahayanya orang (si pelaku), maka timbul pendapat bahwa tujuan oidana adalah untuk memperbaiki si pelaku (antara lain rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan, pembebasan). Memperbaiki si pelaku mengandung makna merubah atau mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum.
  3. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kesewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.
  4. Aspek lain dari  perlindungan  masyarakat   adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau ke-selarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu oleh adanya kejahatan, maka tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Bertolak dari keempat tujuan perlindungan di atas, maka pada dasarnya tujuan pemidanaan mengandung 2 (dua) aspek pokok, yaitu :

  1. Aspek perlindungan masyarakat   terhadap  tindak    pidana. Aspek ini meliputi tujuan-tujuan : a) Mencegah, mengurangi atau  mengendalikan tindak pidana. b) Memulihkan keseimbangan masyarakat  yang   perwujudannya antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan yang timbul, menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan, memperkuat kembali nilai-nilai hidup dalam masyarakat.
  2. Aspek perlindungan terhadap  individu  atau pelaku tindak pidana. Aspek ini bertujuan memperbaiki si pelaku seperti melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku, membebaskan si pelaku, mempengaruhi tingkah laku si pelaku untuk tertib atau patuh pada hukum, melindungi si pelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan sewenang-wenang di luar hukum.

D. P E N U T U P

  1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

  1. Sanksi hukum pidana adat  telah  dimasukkan  salam konsep KUHP Baru. Khusus mengenai pemenuhan kewajiban adat, mempunyai sifat mendua atau mempunyai kedudukan ganda, yaitu bisa sebagai pidana pokok dan bisa pula sebagai pidana tambahan. Jika tindak pidana yang memenuhi Pasal 1 ayat (3) Konsep KUHP (Baru), maka ia merupakan pidana pokok, sedangkan dalam hal tindak pidana menurut adat stempat merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan diatur dalam undang-undang  (ada bandingannya dalam KUHP) maka pidana pemenuhan kewajiban adat itu, menjadi pidana tambanan.
  2. Dasar hukum yang memberikan kewenangan bagi  Hakim untuk menggunakan sanksi adat adalah selain Pasal 5 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951, juga dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian Hakim Pengadilan di dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan delik adat seringkali tidak menjatuhkan sanksi adat. Padahal keberadaan sanksi adat ini sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya apabila terjadi pelanggaran, maka si pelanggar sudah sewajarnya diharuskan untuk melakukan suatu upaya-upaya tertentu seperti upacara adat (bersih desa), yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan kekuatan magis yang dirasakan terganggu.
  3. Pembagian strategi penanggulangan kejahatan  dalam    upaya memberikan perlindungan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yakni : a) Tahap   kebijakan   formulatif/legislatif,  yakni tahap penetapan/perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam tahap kebijakan formulatif ini ada 2 (dua) kewenangan, yakni kewenangan substantif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh atau dari hukum pidana material atau substantif; dan kewenangan formal/ajektif, yaitu kewenangan yang ditimbulkan oleh/dari hukum pidana formal. b) Tahap   kebijakan   aplikatif   atau    kebijakan yudikatif/yudisial, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. c) Tahap  kebijakan  eksekutif  atau  administratif, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.
  1. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka kiranya dapat diberikan saran sebagai berikut:

  1. Sebaiknya hakim selain  menjatuhkan  pidana  pokok kepada si pelanggar delik pidana (adat) juga menjatuhkan pidana tambahan (yang berupa pemenuhan kewajiban adat) untuk memikul biaya pemulihan keseimbangan yang telah dilanggar.b. Hendaknya Hakim Pengadilan di Indonesia  benar-benar memperhatikan dan menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar setiap keputusan yang diambil betul-betul dapat mencerminkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
  2. Hendaknya pola pemidanaan sebagai pedoman legislatif harus ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat (bahkan sebelum KUHP dibuat), hal ini supaya tidak menghambat upaya penyusunan dan pembaharuan hukum pidana (perundang-undangan pidana) nasional di Indonesia.

 

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998.

————–, Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.

————–,Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, UNDIP, Semarang, 1996.

Hadikusuma, Hilman, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, 1984.

Hardiwinoto, Soekotjo, Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, UNDIP, Semarang, 1995.

Hartono, Sunaryati C.F.G., Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.

Kusmayadi, I Gde, Eksistensi Delik Adat Dalam Praktek Peradilan di Beberapa daerah dalam Menunjang Pembangunan Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru), Makalah Seminar, FH Universitas Mataram, 1994.

Muhammad, Bushar, Pokok-Pokok Hukum Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1983.

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar), 1990.

Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.

Sudjana, I Ketut, Upaya Non Penal Sebagai Salah Satu Sarana Penanggulangan Kejahatan, FH-UDAYANA, Denpasar, 1994.

Widnyana, I Made, Eksistensi Delik Adat Lokika Sanggraha Dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional, Orasi Ilmiah dalam rangka Jubelium Perak Universitas Udayana, 1987.

————–, Kapita Selekta Hukum Pidana Adat, PT. Eresco, Bandung, 1993.

—————, Eksistensi Tindak Pidana Adat dan Sanksi Adat Dalam KUH Pidana (baru), Makalah Dalam Seminar Nasional Relevansi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana Nasional, FH UNUD, Denpasar, 1994.Tim Pengkajian/Rancangan Undang-Undang Bidang Hukum Pidana, Buku I KUHP Baru, Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1991.

Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Volume I/Nomor 1/1998, ASPEHUPIKI dengan PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

sumber gambar fitur: http://www.jurnalsulawesi.com/jalani-sanksi-adat-pasangan-selingkuh-direndam-di-laut/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here