Pencegahan Kejahatan

0
419

PENCEGAHAN KEJAHATAN SEBAGAI USAHA PENGAMANAN (PERLINDUNGAN) MASYARAKAT

A.PENDAHULUAN

Kejahatan (Crime) adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum.

Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari tingginya tingkat seriusitas dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul.

B.PERMASALAHAN

  1. Bagaimanakah batasan dan   klasifikasi   pencegahan kejahatan?
  1. Bagaimanakah pembagian strategi pencegahan kejahatan?

C.PEMBAHASAN

1.Batasan Dan Klasifikasi Pencegahan Kejahatan

Para pakar kriminologi mengartikan pengamanan masyarakat (social defence) sebagai pengamanan masyarakat dan merupakan usaha secara legal untuk melindungi masyarakat dari gangguan kejahatan, yang diwujudkan dengan melakukan hukuman terhadap pelanggar hukum, atau disebut juga sebagai penal policy.

Marc Ancel, menegaskan bahwa dalam menjelaskan social defence tidaklah mudah karena ada bermacam pengertian, bahkan sering kali berbeda dan bertentangan. Namun yang terpenting menurut Marc Ancel, setiap usaha penjelasan mengandung konsep dasar yaitu perlindungan terhadap masyarakat.

Lebih jauh lagi, Marc Ancel mengatakan bahwa social defence atau pengamanan masyarakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari gangguan kejahatan dan harus diwujudkan dengan penindakan secara mantap terhadap kejahatan tersebut. Dari pengertian tersebut tersirat suatu makna bahwa terdapat kebutuhan yang utama mengenai terselenggaranya keamanan masyarakat, yaitu terwujud dalam pentingnya penindakan yang tegas terhadap pelanggar hukum melalui pemberian pidana. (Barda Nawawi Arief, 1998 : 11).

Sehubungan dengan hal di atas, perlu kiranya ditekankan makna perlindungan masyarakat seperti pernah ditegaskan dalam seminar Kriminologi ke-3, 1976, bahwa:

“Hukum Pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti, melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasi) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”. (Barda Nawawi Arief, 1998:11-12).

Penegasan makna perlindungan masyarakat (dengan penegakan hukum pidana) seperti dikemukakan di atas sangatlah perlu agar pengertian perlindungan masyarakat dari kejahatan tidak dilihat dari aspek formalnya saja, yaitu sekedar bertujuan menekan atau mengurangi jumlah kuantitas/frekuensi) kejahatan tetapi, tetapi harus pula mengutamakan aspek material atau aspek kualitasnya. (Barda Nawawi Arief, 1998:12).

Secara langsung atau tidak langsung tindak pengamanan masyarakat, menurut konsep tersebut, akan membuka peluang terjadinya pengabaian hak-hak asasi manusia khususnya bagi pelanggar hukum. Hal ini dimungkinkan karena tindak pengamanan masyarakat yang demikian terlalu memfokuskan diri pada masalah penghukuman. Kecenderungan yang sangat ekstrim kemudian digambarkan dalam pameo sebagai berikut : “demi perlindungan masyarakat maka setiap langkah represif bagi pelanggar hukum yang bagaimanapun tetap akan dibenarkan”.

Untuk menghindari dampak negatif yang mungkin saja muncul sehubungan dengan konsep pengamanan yang demikian maka Marc Ancel mencoba memberi batasan pengertian konsep social defence lebih khusus. Menurut Marc Ancel pengamanan masyarakat seyogyanya tidak semata-mata terfokus pada pelaku kejahatan tetapi juga pada kecenderungan kebijakan praktis yang terorganisir dengan baik, sehingga dapat mengendalikan kejahatan. Lebih jelas lagi, Marc Ancel menyajikan butir-butir penjabaran tentang konsep social defence sebagai berikut :

  1. Bahwa pengamanan masyarakat yang diartikan sebagai cara penanggulangan kejahatan harus dipahami sebagai suatu sistem yang tujuannya tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum, tetapi pada perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya, termasuk kejahatan.
  2. Pengamanan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan masyarakat secara nyata melalui berbagai macam langkah diluar hukum pidana. Usaha ini lebih bertujuan untuk menetralisir pelanggaran di dalam masyarakat dan cenderung untuk menghindari peran hukum pidana.
  3. Pengamanan masyarakat mengarah   pada  memajukan

kebijakan penghukuman yang lebih mementingkan kepentingan individu daripada masyarakat dalam bentuk pencegahan kejahatan. Oleh karenanya usaha pengamanan masyarakat harus dikaitkan dengan pembinaan pelanggar hukum, sehingga kebijakan penghukuman harus diarahkan secara sistematis pada pemasyarakatan.

  1. Keterkaitan dengan proses pemasyarakatan hanya akan dapat dijalankan apabila ditingkatkannya sifat kemanusiaan pada hukum pidana. Berkaitan dengan perlunya sifat kemanusiaan dalam hukum pidana, maka sebagian besar hukum pidana di dunia masih mencerminkan kepentingan umum dan terlalu mengabaikan kepentingan hukum.
  2. Hukum pidana yang bersifat kemanusiaan dan hukum acara pidana yang berhubungan dengannya bukan semata-mata hasil dari gerakan sentimental emosional manusia, tetapi juga perlu pemahaman ilmiah tentang kejahatan dan pelaku sebagai pribadi. (I Ketut Sudjana, 1994:6).

Dalam perkembangannya, pengamanan masyarakat yang pada awalnya terkesan sebagai suatu usaha pemberian perlindungan dari pemerintah kepada masyarakatnya terhadap kemungkinan gangguan kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri terkesan pasif, berkembang pada usaha keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mempertahankan diri dari kemungkinan gangguan kejahatan.

Pendekatan pengamanan masyarakat yang kemudian ini sangatlah senada dan sejalan dengan konsep pencegahan kejahatan yang juga mengalami perkembangan. Seperti kita ketahui, pencegahan kejahatan merupakan usaha yang terkoordinir yang bertujuan untuk mencegah agar tingkah laku kriminal tidak benar-benar muncul, atau merupakan usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal (yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat) sehingga dapat menghindari intervensi polisi.

Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi, sebenarnya mengandung makna bahwa sebenarnya terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

2.Pembagian Strategi Pencegahan Kejahatan

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kesehatan umum, yaitu:

  1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dari kejahatan. Target utama dari pencegahan primer adalah masyarakat umum secara keseluruhan.

2. Pencegahan Sekunder

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut. Target dari pencegahan sekunder adalah orang-orang yang sangat mungkin untuk melakukan pelanggaran.

3. Pencegahan Tertier

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara. Oleh karena batasan-batasan dari sanksi yang dalam periode terakhir ini berorientasi pada pembinaan, maka pencegahan tertier juga sering kali mengurangi tindakan-tindakan yang represif. Target utama dari pencegahan tertier adalah orang-orang yang telah melanggar hukum.(I Ketut Sudjana, 1994:7).

C.KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

  1. Batasan dan klasifikasi  pencegahan  kejahatan  dalam usaha pengamanan masyarakat bukan saja sebatas usaha untuk mengurangi kejahatan dan memberi perlindungan dari ancaman kejahatan, tetapi mencakup pula proses dari suatu usaha untuk menganalisis, mengenal dan memahami ancaman kejahatan tersebut. Selain itu juga merupakan perwujudan dan gerakan yang melibatkan segala aspek kehidupan masyarakat dalam hal mencegah dan mengurangi kejahatan.
  1. Pembagian strategi pencegahan kejahatan dalam mencapai tujuannya sebagai pengamanan masyarakat mempunyai penataan sistem, yaitu : a). Dengan pendekatan terpadu atau yang disebut sebagai metoda. b). Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang keduanya merupakan subyek dari segala aktivitas pengamanan masyarakat. c). Situasi aman sebagai obyek pengamanan masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1998.

————–,Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.

————–,Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana penjara, UNDIP, Semarang, 1996.

I Ketut Sudjana, Upaya Non Penal Sebagai Salah Satu Sarana Penanggulangan Kejahatan, FH-UDAYANA, Denpasar, 1994.

gambar fitur diambil dari sumber: http://harianterbit.co/2017/08/25/mencegah-kejahatan-mungkinkah/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here