Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penculikan di Indonesia

0
420

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCULIKAN DI INDONESIA

(Oleh: Budiyanto)

Pendahuluan

Berkecamuknya gejala kekerasan masyarakat akhir-akhir ini memang sangat memprihatinkan. Hukum yang semula diharapkan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang timbul, ternyata mulai kehilangan kapasitas kemampuannya. Rasanya, kian lama hukum dirasakan tidak mempunyai ke-tangguhan, dan bahkan seringkali secara sengaja melakukan kolusi dengan kekuasaan melalui berbagai cara. Dulunya hukum mempunyai sasaran terhadap terciptanya keadilan, kini menyibukkan diri membangun persekutuan dengan para pengusaha dan birokrat. Sudah barang tentu peran yang demikian telah berubah menjadi pengawas dan penghukum daripada sebagai pengayom.

Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa setiap konflik yang lahir dalam masyarakat selalu diredam dengan pen-dekatan kekerasan dan terkadang dengan penyiksaan baik dilakukan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi (penculikan). Meskipun cara yang demikian cukup disadari akan merusak hubungan kemanusiaan tapi diyakini dapat melumpuhkan gerakan masyarakat yang mungkin dirasa sukar untuk dikontrol. Apalagi kalau hukum berperan minor, maka fenomena tindakan penyiksaan bukan saja berkait dengan proses penyidikan tetapi cukup dengan sebuah kecurigaan seseorang dapat mengalami penyiksaan.

Berbagai kasus kekerasan dan penyiksaan yang terjadi memberikan gambaran yang jelas, bahwa betapa lemahnya posisi warga masyarakat (khususnya sipil) ketika ber- hadapan dengan aparat yang berlindung di balik otoritas negara. Para korban tindak penculikan (dan penyiksaan) hampir-hampir tak mempunyai pembelaan hukum sama sekali. Seluruh dimensi kemanusiaan menjadi tak berarti apa-apa manakala yang berbicara hanyalah kekuasaan. Dalam segala aspeknya, tindak penculikan (dan penyiksaan) memang selalu berada dalam konteks relasi-relasi kuasa. Dan lebih celaka lagi, bahwa yang tampil justru kekuasaan dalam wujudnya yang paling primitif. Dengan kata lain kekerasan dan penyiksaan (yang dilakukan dengan penculikan) merupakan manifestasi jenis kekuasaan yang merusak hubungan kemanusiaan antar manusia.

Merujuk pada Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia yang disunting oleh Ian Brownlie, tentang Deklarasi mengenai Perlindungan terhadap Semua Orang yang Terkena Penyiksaan dan Kekejaman Lain, Tidak Manusiawi atau Penghinaan atau Penghukuman, bahwa yang dimaksud dengan penyiksaan adalah “setiap tindakan yang mengakibatkan rasa sakit sekali atau penderitaan, baik pada jasmani maupun rohani, yang dilakukan dengan maksud tertentu atas anjuran pejabat pemerintah terhadap seseorang dengan maksud memperoleh darinya atau orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukumnya karena perbuatan yang telah di-lakukan atau dicurigai karena melakukan, atau menakut-nakutinya atas orang lain. Tidak termasuk kesakitan atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang sudah melekat atau sekali-sekali pada, sanksi hukum yang sampai tingkat tertentu konsisten dengan Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Orang Hukuman”(hal. 46).

Dari batasan pengertian tersebut di atas dapat di- ketahui bahwa ruang lingkup penyiksaan tidak hanya terbatas pada penyiksaan fisik, tapi juga meliputi penyiksaan mental, tindakan intimidasi dan pemaksaan seseorang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan atas dorongan atau ijin pejabat pemerintah guna mendapatkan pengakuan atau informasi dari orang tersebut atau orang ketiga. Dari batasan tersebut, tindak penculikan (dan penyiksaan) jelas merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh aparat pemerintahan pemegang kekuasaan formal. Dan siapakah aparat pemerintahan yang paling dekat dengan dengan praktek penculikan (dan penyiksaan) tersebut?

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu penulis angkat adalah:

  1. Apakah ada jaminan  perlindungan  hkum  kapada  para korban penculikan di Indonesia?
  2. Upaya apa yang telah dilakukan pemerintah  dalam  menangani masalah penculikan tersebut?

Pembahasan

Dari beberapa kasus yang telah hangat dibicarakan di berbagai mass media (baik di televisi, radio, koran-koran, maupun majalah) telah banyak mengungkap bahwa aparat keamanan (baik polisi maupun tentara) yang ber-  tindak sebagai pelaku tindak penculikan (dan penyiksaan). Sementara yang berkedudukan sebagai korban adalah warga sipil yang dianggap, dan disangka, sebagai pengganggu stabilitas keamanan atau dapat dikatakan sebagai musuh negara.

Menyimak dari berbagai kasus yang terjadi, bahwa tindak kekerasan dan penyiksaan itu tidak selalu berkait dengan proses penyidikan yang berakhir di ruang pe-  ngadilan. Sebagian diantaranya malah sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses peradilan, karena yang terjadi adalah pengadilan jalanan. Sebuah kecurigaan saja sudah cukup untuk mengantarkan seseorang pada pengalaman ke-  kerasan yang barangkali tak pernah terbayangkan selama hidupnya. Hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan Konvensi PBB yang selalu memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM)  di muka bumi ini. Dalam kaitan ini penulis teringat kepada apa yang ditulis oleh Paul Sieghart, bahwa dalam pernyataan Universal Declaration (Article 3), CPR Convenant (Articles 9 (1)), the Europen and American Convention (Articles 5 (1) and 7 (1) dan The African Charter (Articles 6) semua mendeklarasikan “setiap orang mempunyai hak untuk kemerdekaan/ kebebasan dan keamanan diri (jaminan perlindungan) dari setiap orang” (hal. 111). Peraturan ini mempunyai lima prinsip dasar, yaitu:

  1. Tidak seorangpun yang  akan  ditangkap  tau  ditahan kecuali berdasarkan alasan-alasan, dan dengan prosedur.
  1. Ditetapkan oleh hukum.
  2. Ketika seseorang ditangkap, ia harus diberitahu mengapa.
  1. Kemudian ia harus secepatnya diajukan  ke  Hakim  Pengadilan, dibebaskan atau dengan percobaan dalam batas waktu yang selayaknya.
  1. Dan ia harus selalu berhak untuk menguji keabsahan dari penahannya sebelum proses pengadilan (hal. 111-112).

Dalam kaitan dengan prinsip dasar di atas dalam Ian Brownlie disebutkan pula dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 1966 yang dalam Pasal 9 disebutkan bahwa:

  1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan priba-
  2. Tidak seorangpun  yang  boleh dikenakan penahanan atau penahanan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.
  3. Setiap orang yang ditahan pada masa penahanannya  itu harus diberitahu tentang alasan penahan itu, dan harus secepat mungkin diberi tahu tentang segala tuduhan terhadapnya.
  4. Setiap orang yang ditahan atau dalam  penahanan  atas tuduhan kejahatan, harus secepatmungkin dihadapkan di muka hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang menurut hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak atas pemeriksaan dalam jangka waktu yang wajar atau pembebasan kembali tidak boleh ada aturan umum yang tetap menahan seseorang dalam menunggu pe- meriksaan perkara, tetapi ia dapat dibebaskan atas jaminan akan menghadap guna diperiksa, pada setiap tingkat perkara lainnya, dan, pada waktu pelaksanaan hukumannya.
  5. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan akan berhak untuk mengadukan di depan pengadilan, agar pengadilan segera memutuskan tentang keabsahan penahannya, dan memerintahkan pembebasannya jikalau penahanan itu tidak sah.
  6. Setiap orang yang menjadi korban penahanan  atau  penawanan yang tidak sah akan mempunyai hak atas pelaksanaan ganti rugi (hal. 174).

Dalam konteks politik, penculikan (dan penyiksaan) telah digunakan terutama sebagai mekanisme untuk menekan pembangkang politik dan ideologi. Secara berangsur-angsur penyiksaan telah menjadi bentuk pertarungan yang paling tidak manusiawi dalam menentang musuh politik, dalam menentang orang-orang yang tidak seideologi dengan kelompok yang berkuasa, dengan maksud untuk memperoleh informasi atau pengakuan keterlibatan, mengkhianati teman, atau untuk menyebarluaskan rasa takut dengan bertindak sebagai suatu kekuatan yang hebat untuk mencegah meluasnya oposisi politik. Hakikatnya, penculikan (dan penyiksaan) adalah wajah otoriterisme yang paling tidak wajar dan paling kejam, cara yang paling cepat dan paling mendesak untuk menangani orang-orang yang tidak patuh. Dengan penculikan (dan penyiksaan) itu, otoriterisme terbuka kedoknya dalam segala perlawannyannya yang kasar terhadap yang lain ataupun terhadap pembangkangan.

Setelah penulis menguraikan permasalahan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, penulis teringat kepada konsep yang dikemukakan oleh Donald Black’s bahwa Law is defined as “govermental social control” (hal. 343). Konsep Donald Black’s ini memberikan arti bahwa hukum didefinisikan sebagai pengawasan sosial suatu pemerintah. Definisi Black’s tentang hukum mencakup beberapa hal yang secara konvensional tidak tercakup. Dalam mendefinisikan hukum sebagai kontrol sosial oleh pemerintah, ia mengasampingkan kemungkinan bahwa pemerintah bisa melakukan sesuatu yang ilegal (tidak sah). Tidak ada perbedaan yang dibuat antara penangkapan dengan penculikan, antara eksekusi dengan pembunuhan, sejauh perbuatan itu dilakukan oleh pemerintah dan demi kontrol sosial (hal. 344). Dengan kata lain, tidaklah ada penculikan yang benar-benar penculikan, pembunuhan yang benar-benar pembunuhan, dan pelanggaran yang benar-benar pelanggaran; yang ada hanyalah keyakinan bahwa tindakan ini lebih tepat dikatakan penculikan, yang itu adalah pembunuhan, dan yang lain adalah pelanggaran hukum (hal. 345).

Social control menurut Greenberg’s dianggap sebagai responsi tentang perilaku deviant (hal. 339). Dan perilaku ini harus selalu ditangani oleh pemerintah. Dan karena ditangani oleh pemerintah, maka yang dilakukan pemerintah itu dipandang sebagai hukum (hal. 343). Namun demikian menurut Allan V. Horwitz kritik dari Greenberg’s terhadap teorinya Donald Black’s dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori, yaitu yang oleh Greenberg’s disebutkan “First, he faults Black’s definition of law. Second, he dismisses Black’s theory of law as limited and empiricist. Finally, he complains about the operationalization and validity of the theory” (hal. 370).

Dari segi teknis, pola penculikan (dan penyiksaan) pada tiap periode sejarah selalu mengalami perkembangan. Jika pada masa-masa lalu tindak penculikan (dan penyiksaan) dilakukan dengan cara-cara yang brutal, dengan mendera dan menyakiti si korban secara keras, maka seiring dengan perkembangan peradaban manusia (yang seharusnya membuat kebudayaan manusia kian beradap) teknik penyiksaan justru berkembang semakin canggih. Dalam konteks ini, tindak penculikan (dan penyiksaan) diupayakan agar tidak meninggalkan bekas untuk menghindari kemungkinan tuntutan di masa mendatang. Dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tindak penculikan (dan penyiksaan) tanpa meninggalkan bekas memang bukan suatu hal yang sulit. Dengan demikian, tindak penculikan (dan penyiksaan) kemudian bergeser menuju ke arah teror yang lebih bersifat psikologis. Meskipun demikian bukan berarti cara yang demikian dijamin pasti berhasil, sebab dalam kenyataannya bahwa tindakan yang tadinya dianggap dapat meredam gejolak masyarakat, malah berbalik menjadi bumerang sampai ke pucuk pimpinannya.

Di Indonesia pola umum yang terjadi sebelum dilakukan tindak penculikan (dan penyiksaan) adalah penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat kasus tindak pidana (baik perkara politik maupun kriminal) tertentu. Seringkali penangkapan-penangkapan itu dilakukan tanpa menunjukkan surat perintah apapun sebagaimana layaknya sebuah penangkapan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian pola yang diterapkan tak ubahnya sebagai penculikan belaka. Tanpa persiapan apa-apa, bahkan sekedar untuk membawa pakaian ganti, korban langsung dibawa (kalau perlu dengan kekerasan) ke suatu tempat tertentu. Banyak dari korban yang tidak sempat berpamitan kepada keluarganya, seperti yang dialami para terdakwa kasus pembunuhan Marsinah, kasus Aceh, dan pula kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi

Upaya untuk memperkecil bekas-bekas penyiksaan di tubuh korban (meskipun tak terhindarkan juga adanya bekas-bekas yang masih bisa dilihat) demi menghindari kesulitan yang mungkin akan dihadapi para penyiksa juga sering kali dibarengi dengan upaya penghilangan jejak identifikasi. Artinya si penyiksa sedapat mungkin berusaha menyembunyikan identitasnya terhadap korban dengan cara tidak memakai baju seragam, tidak mengenakan tanda kesatuan dan pangkat, melepas papan namanya, atau yang sering dilakukan adalah dengan cara menutup mata si korban. Secara tidak langsung upaya memperkecil bekas tindak penyiksaan dan upaya penghilangan jejak ini merupakan sebentuk pengakuan bahwa modus pemaksaan lewat cara penyiksaan itu sendiri bukanlah merupakan cara yang legal dan dapat dibenarkan oleh hukum.

Pola-pola penculikan, penangkapan dan penahanan yang tak sesuai dengan prosedur telah menjadi penyakit kronis yang merusak sendi-sendi hukum dan demokrasi. Dalil keadilan “lebih baik salah membebaskan seorang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah” sering diabaikan begitu saja demi mengejar target kebenaran yang hanya berlaku sementara waktu. Alasan inilah yang sering mendasari dilakukannya sebuah proses penyidikan meski tanpa disertai pembuktian yang akurat. Faktor lainnya yang tidak kalah besar pengaruhnya adalah tekanan-tekanan politik dan intervensi pemegang kekuasaan, yang sering membuat penyidik (polisi) tak mampu berbuat lain.

Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Namun dalam KUHAP tidak memberikan solusi maupun alternatif penyelesaian apabila terjadi tindakan-tindakan tersebut (kekerasan dan penyiksaan) selama proses pe-nyidikan terhadap tersangka, baik itu berupa pencegahan, penyelesaian maupun akibat hukumnya terhdap tersangka.

Dinamika proses pidana, termasuk di dalamnya proses penyidikan, merupakan antisipasi ke arah mana proses pidana itu berjalan. Oleh karena itu Herbert L. Packer membentuk 2 model sebagai abstraksi dari suatu realita yang dapat digunakan sebagai alat untuk melihat sesuatu secara obyektif suatu proses pidana, yaitu yang dikenal dengan Crimes Control Model (CCM) dan Due Process Model (DPM) (hal. 172). Sehingga pada Crimes Control Model (CCM) kehadiran seorang penasihat hukum dianggap belum ber- gantung dalam proses penyidikan, karena pada tahapan ini yang hanya diperlukan adalah masalah penemuan fakta (factual guilt) dan bukannya penemuan hukum (legal guilt), sedangkan seorang penasihat hukum hanya diperlukan dalam proses pemeriksaan masalah hukum di Pengadilan.

Dengan adanya keinginan kerja secara efisien dari para penyidik, maka kadangkala timbul aggapan bahwa kualitas penemuan fakta hanya bersifat informal saja (Quality of Informal Fact Finding), sehingga timbullah tindakan-tindakan yang menyimpang dalam proses penyidikan, seperti kekerasan dan penyiksaan untuk perolehan keterangan yang berisi suatu pengakuan yang terekayasa.

Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan, bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu, realita yang ada dari Due Process Model (DPM) menghendaki adanya suatu check-point untuk setiap proses.

Oleh karena itu apa yang disebutkan oleh Herbert L. Packer bahwa perbuatan membawa seseorang ke dalam tahanan fisik biasanya dikatakan sebagai sebuah penahanan. Istilah penahanan membawa konsekuensi-konsekuensi legal penting didalamnya, karenanya perdebatan besar mengurus pertanyaan apakah bentuk tertentu dari penahanan fisik – seperti memberhentikan seseorang di jalan atau membawanya ke     pos polisi untuk laporan singkat dari pertanyaan dan ke-mudian tanpa bermaksud untuk melebih-lebihkan keterangan-keterangan tuduhan menentangnya – adalah sungguh-sungguh penahanan (hal. 176).

0Menurut Herbert L. Packer ada dua permasalahan yang sangat penting dalam tingkatan proses penahanan, yaitu:

  1. Atas dasar apa polisi berhak untuk mengadakan penangkapan.
  1. Apa konsekuensinya, jika ada akan mengalir dari  perbuatan mereka penahanan illegal (hal. 176).

Dalam kaitannya dengan kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi, maka dapat penulis gambarkan bahwa sistem merupakan jalinan dari prosedur untuk menjamin wujud cita-cita yang sudah terkonsep. Wujud cita-cita yang dilakukan rezim Orde Baru selama ini terlihat dengan konsep-konsepnya yang bersifat represif, dilakukan dengan segala cara dan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) untuk membantai lawan-lawan politiknya. Dan jalinan prosedur, penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan selama ini terdapat prosedur pemeriksaan melalui penangkapan, pemborgolan penyiksaan dan pemeriksaan dokter yang dilakukan hanya untuk sepotong pengakuan, yaitu apakah mereka berhubungan dengan tokoh-tokoh politik seperti Megawati, L.B. Moerdani, Gus Dur dan lainnya yang dianggap menjadi musuh politik pemerintah.

Bagi aktivis yang tidak tahan penyiksaan tersebut tentunya akan mengakui apa yang diminta oleh si penyiksa melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkonsep. Dan apabila sudah mencukupi kemauan si penanya lalu diserahkan kepada Polisi seperti yang terjadi terhadap salah satu korban penculikan Andi Arief dan kemudian dibebaskan berdasarkan prosedur pula.

Adalah suatu kebodohan yang banyak menghabiskan energi kalau hanya untuk mengetahui keadaan segelintir orang (tokoh politik) saja mereka melakukan penculikan dan penyiksaan kalau tidak adanya maksud-maksud tertentu yang dilakukan oleh orang yang tidak tertutup pula para tokoh politik tersebut sudah pada tingkat nasional.

Jelas kalau dilihat adanya hal-hal tersebut di atas, masih terdapatnya mata rantai prosedur lainnya yang merupakan jalinan prosedur yang telah terkonsep. Kasus pertengahan Mei 1998 adalah kasus yang sangat memilukan bagi bangsa Indonesia, karena tidak saja merusak persatuan bangsa juga merusak sendi-sendi kehidupan lainnya, karena masalah tersebut mendapat berbagai hujatan setiap orang mulai dari dalam negeri hingga ke manca negara.

Pada bulan Juli, mahasiswa lagi marak-maraknya meneriakkan reformasi dihentakkan dengan adanya korban penembakan yang dilakukan segelintir oknum terhadap 4 (empat) orang mahasiswa Trisakti yang banyak membuat geregetan semua orang, dimana mereka dengan dengan damai, saling bercengkerama satu dengan lainnya dan dengan luhur ingin melakukan perubahan atas ketidakadilan yang dilakukan rezim Orde Baru selama tiga puluh dua tahun.

Dan pada saat masih berkabung yang sangat mendalam atas kematian keempat mahasiswa tersebut masuklah sekelompok orang yang seolah-olah merasa geregetan dan memakai baju reformasi berusaha memancing kemarahan mahasiswa, akan tetapi tidak berhasil.

Salah satu yang menyebabkan berhasilnya reformasi adalah dikarenakan mahasiswa tidak terpancing untuk membuat kerusuhan, akan tetapi tidak tertutup pula kemung- kinan, bahwa kasus penculikan dan tragedi pertengahan Mei 1998 adalah sudah terkonsep dalam satu sistem, yang sengaja diciptakan oleh para elit politik, karena motif penculikan dan tragedi pertegahan Mei 1998 belum menjawab permintaan masyarakat banyak dan dunia internasional. Dan sudah ada gambaran yang jelas bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu korban penculikan, pelaku penculikan tersebut dilakukan oleh oknum anggota Kopassus, walaupun tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak lain (instansi) lain yang ikut terlibat di dalamnya. Akan tetapi tidak pernah secara terbuka berusaha mengungkit keterkaitan pihak atau instansi lain tersebut. Akibat tindakan dari oknum anggota Kopassus, maka sudah barang tentu Korps ini divonis telah melakukan tindakan nista, yaitu mendalangi penculikan dan penyiksaan para aktivis mahasiswa pro-demokrasi dan mereka-mereka yang sedang marak memperjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Selain nista, secara prosedural tindakan itu di luar kewenangan Kopassus (yang tugasnya hanya pembinaan personel dan penyediaan pasukan bagi kodam-kodam), tetapi kewenangan polisi. artinya jika ada aktivis yang diangggap membahayakan, tugas menanganinya bukan pada militer, melainkan polisi yang memiliki surat tugas. Dan cara penanganannya pun harus dengan cara yang proporsional, bukan dengan teror. Oleh karenanya menurut penulis tepat apa yang dikatakan pepatah, “akibat nila setitik, rusak susu sebelanga”. Gara-gara ulah nista beberapa personel, yang tercemar namanya tidak semata Kopassus, tapi juga ABRI dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, terutama di mata internasional.

Penculikan (dan penganiayaan) menyerang banyak kepentingan mendasar, dan sering kali mengarah pada kematian atau kehancuran kesehatan serta pemendekan masa kehidupan. Dengan demikian, penculikan (dan penganiayaan) melanggar tuntutan moral untuk memiliki suatu kehidupan. Ini kerap merampas kebebasan para korbannya lewat penculikan atau penangkapan sewenang-wenang serta lewat paksaan untuk mengungkapkan informasi. Lebih jauh lagi, praktek penganiayaan sering kali juga mengenakan paksaan terhadap korban-korbannya baik secara tidak langsung ataupun hanya dengan melakukan teror.

Dari sisi Tim Pencari Fakta ABRI, jawaban sudah diperoleh bahwa korban penculikan yang belum pulang menurut para tersangka 11 anggota Komando Pasukan Khusus, sudah dilepaskan semua, dan para keluarga mereka masih mencari. Bila pelaku penculikan itu swasta (sipil), sudah barang tentu pihak kepolisian akan berupaya mati-matian membongkar kasus ini semua. Masyarakatpun akan merasa tidak tenttram karena ada swasta (sipil) yang bisa menghilangkan orang secara paksa dan dengan seenaknya bisa menghadirkan mereka kembali kapanpun atau tidak sama sekali. Tetapi ini pelakunya adalah militer, terlebih lagi pasukan elite yang diharapkan menjaga Tanah Air dari ancaman keamanan dari luar. Maka, polisipun pasif (tenang-tenang saja tak sedikitpun merasa berdosa), setidaknya ketika kasus ini belum terbongkar oleh Pius Lustrilanang, salah satu korban yang mempertaruhkan segalanya untuk menceritakan pengalamannya diculik, disekap, dan disiksa di hadapan wartawan.

Dan tampaknya teror sebesar itu mustahil hanya dilakukan oleh satu kesatuan, apalagi hanya oleh sejumlah oknum. Setidaknya, bila memang benar dilakukan sejumlah oknum, oknum itu haruslah hebat benar. Bukan hanya hebat dalam arti fisik, tapi juga koneksi. Banyak orang menduka, ketakutan kala itu karena oknum-oknum itu punya kaitan dengan penguasa tertinggi, yakni Presiden di masa Orde Baru. Ini terbukti, baru setelah kekuasaan mahabesar Soeharto runtuh, kasus pelan-pelan mulai terungkapkan. Maka bisa dibayangkan, ketika Pius Lustrilanang membeberkan pengalamannya, betapa ia membutuhkan keberanian menempuh segala risiko. Waktu itu Soeharto masih berkuasa, maka tak seorangpun aparat keamanan pun mengambil inisiatif untuk misalnya membentuk Tim Pencari Fakta sesegera mungkin.Ini semua membuktikan, hampir seluruh sendi ber-  negara kala itu dikuasai ketakutan. Sekali seseorang dianggap berada di luar kelompok penguasa dan dicap berbahaya (untuk apa saja, terutama yang berkaitan dengan kekuasaan), tak perlu Soeharto sendiri yang memerintah, tetapi akan ada saja yang kemudia mengambil inisiatif menghancurkannya, dan dengan segala cara (pokoknya, tujuan menghalalkan cara).

Bisa dideretkan, mulai dari pengadaan Kongres PDI di Medan pada 20-22 Juni 1996 untuk menjatuhkan Megawati Soekarnoputri, pengambilalihan kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro 58 dengan pengerahan aparat keamanan dan preman, penculikan, penyekapan, dan penyiksaan aktivis pro- demokrasi, kerusuhan pertengahan Mei termasuk korban pemerkosaan yang dilakukan terhadap warga peranakan Tiong Hoa dan penembakan mahasiswa Trisakti, dan terungkapnya baru-baru ini sejumlah mayat di Aceh. Itu semua dilakukan oleh beberapa orang, tetapi sejalan dengan sistem yang sedang dijalankan. Oleh karena itu gerak peristiwa-peristiwa itu begitu besar dan tak tersentuh siapapun pada mulanya. Kini semua tertumpu pada bagaimana Ketua Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga Tim Pencari Fakta agar mengungkap kasus tersebut apa adanya atau secara transparan.

Namun demikian menurut penulis ada benarnya juga proposisi kedua yang dikemukakan oleh Donald Black’s, bahwa “hukum ke arah bawah lebih besar daripada hukum ke arah atas”. Menurut Black’s bahwa apabila status sosial korban diketahui, orang dari strata yang tinggi lebih jarang dituduh/ditangkap/dihukum atau dihukum lebih ringan daripada orang dari status sosial yang lebih rendah (hal. 357).

Pengaturan larangan penyiksaan terhadap diri manusia dalam konvensi-konvensi PBB berkembang secara evolusioner, mengikuti perkembangan kesadaran masyarakat internasional terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan menunjukkan bahwa komitmen untuk menentang setiap bentuk penyiksaan, baik penyiksaan yang terjadi dalam proses peradilan pidana maupun penyiksaan yang terjadi di luar sistem peradilan pidana, cenderung makin menguat.

Konvensi PBB yang secara tegas melarang penyiksaan pertama kali adalah Universal Declaration of Human Right (UDHR), dan disebutkan juga dalam Ian Brownlie tentang Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 1966 yang dalam pasal 7 menyebutkan bahwa “tidak seorangpun yang boleh dikenakan siksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan. Khususnya, tidak seorang pun boleh digunakan untuk percobaan pengobatan atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas” (hal. 173).

Pada tahap ini adanya larangan penyiksaan baru merupakan komitmen moral dari bangsa-bangsa yang menandatangani deklarasi tersebut. Sebagai imbauan moral, maka pengimplementasiannya sangat tergantung kepada kemauan politik dari penguasa suatu negara.

Komitmen moral ini kemudian dituangkan dalam Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pasal 5 perjanjian tersebut berbunyi: “tidak seorangpun boleh dikenakan siksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak menusiawi atau penghinaan. Khususnya tidak seorangpun boleh digunakan untuk percobaan pengobatan atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.

Di Indonesia tindakan penyiksaan juga terjadi, baik dalam proses peradilan pidana maupun di luar proses pe-radilan pidana. Bukan hanya pelaku kejahatan konvensional yang sering disiksa, tapi juga para pelaku delik politik. Penyiksaan di luar forum pengadilan dapat ditemui dalam Operasi Petrus (Penembakan Misterius) pada awal tahun 1980-an, dalam proses pembebasan tanah, penembakan mahasiswa Trisakti bulan Juli 1998, dan dalam kasus penculikan mahasiswa pro-demokrasi.

Melihat praktek-praktek penyiksaan yang masih terus berlangsung di beberapa negara, pada tahun 1975 Majelis Umum PBB dengan persetujuan bersama menerima Resolusi 3452 (XXX) menerima bulat Deklarasi tentang Perlindungan Dari Penyiksaan (Declaration Against Torture And Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment), yang diterima pada 9 Desember 1975.

Untuk memperkuat upaya menentang praktek-praktek penyiksaan yang banyak terjadi dalam peradilan pidana, maka pada tahun 1984 Majelis Umum PBB melalui sebuah Resolusi 39/46 mengesahkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Untuk Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia).

Ada empat alasan yang memperkuat perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ini, yaitu:

Pertama, komitmen Indonesia untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan prinsip keadilan dan kemerdekaan, seperti di amanahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, komitmen kita sebagai negara hukum, yang mengharuskan kita untuk membangun hukum yang berkeadilan sosial dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Kedua, karena Indonesia baru meratifikasi empat Konvensi dari 30 Konvensi PBB. dari kondisi ini, maka cukup kuat alasan bagi Indonesia untuk secepatnya menggarap masalah ratifikasi sebagai suatu prioritas dalam kebijaksanaan nasional menganai Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketiga, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan conditio sine qua non bagi negara-negara yang ikut serta dalam pergaulan tata internasional. Meskipun pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis tidak mengahalangi suatu negara untuk menjadi subyek hukum internasional.

Keempat, realitas perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan masih diwarnai oleh tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, intimidasi-intimidasi, dan pemaksaan-pemaksaan terhadap tersangka. Dengan me-ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan ini kita dapat menyempurnakan sistem peradilan pidana, sehingga ekses-ekses tindakan kekerasan dan intimidasi yang terjadi selama ini dapat dikurangi dan sistem peradilan pidana kita dapat disempurnakan.

Jika dianalisis secara seksama, sebenarnya beberapa bentuk tindak penyiksaan yang direkomendasikan Konvensi untuk dijadikan tindak pidana sudah diatur dalam KUHP   dan Rancangan KUHP Nasional. Penyiksaan fisik dilakukan Pegawai Negeri bisa ditampung dalam delik penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351-357 KUHP (dan Pasal 20.01-20.06 Rancangan KUHP Nasional). Penyiksaan mental atau intimidasi atau pengancaman bisa ditampung dalam Pasal 333, 334, dan 335 KUHP (atau Pasal 18.11-18.13 Rancangan KUHP Nasional). Sedangkan Pemaksaan bisa  ditampung dalam ketentuan Pasal 336 KUHP (atau Pasal 18.14 Rancangan KUHP Nasional) tentang pemaksaan orang. Untuk penculikan yang dilakukan anggota militer, misalnya tetap dikenakan KUHP yang ada. Yakni Pasal 333: “merampas kemerdekaan seseorang” dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika mengakibatkan luka-luka berat, ancamannya paling lama sembilan tahun. jika sampai mengakibatkan kematian, diancam pidana paling lama 12 tahun.

Namun yang menjadi masalah adalah apakah pro-    porsional untuk menyamakan penyiksaan yang dilakukan oleh siapapun dengan latar belakang dan motif yang berbeda-beda dengan penyiksaan yang dilakukan Pegawai Negeri (Aparatur Hukum) untuk mendapatkan pengakuan atau informasi mengenai dirinya atau pihak ketiga sehubungan dengan satu tindak pidana? Dengan kata lain apakah cukup memadai pengaturan penyiksaan tersebut dalam delik yang bersifat umum, dengan sanksi pidana yang sama?

Memang harus diakui bahwa KUHAP Indonesia me-  ngandung asas-asas yang inovatif sifatnya, bahkan penga-turannya mengandung paralel dengan instrumen interna- sional, sehingga merupakan suatu kemajuan dalam hukum acara pidana yang berkaitan dengan hak-hak tersangka. Namun demikian apabila terjadi pelanggaran hak-hak tersangka, yaitu adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan oleh pejabat penyidik, maka bagaimana pengaturan pencegahannya, tindakan, akibat hukumnya dan lembaga apa yang berwenang melakukan penga-wasannya?

Dalam kaitannya dengan tulisan ini, penulis mengkaitkan pengertian lembaga di sini sebagai lembaga legislatif, sedangkan peranan peradilan adalah peranan langsung dari para hakim sebagai penggali hukum dalam masyarakat, bahwa hakim melakukan rechtsvinding terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak ditemukan aturannya di dalam KUHAP. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 KUHAP bahwa    Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau pengehentian penuntutan.

Dengan demikian lembaga pengawas Pra Peradilan    ini tidak mempunyai kewenangan pengawasan yang meliputi tindakan menyimpang penyidik yang melakukan pemeriksaan secara kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan. Artinya hakim pada lembaga ini hanya mempunyai kewenangan menguji terhadap pelaksanaan beberapa upaya paksa saja, karenanya hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang mirip dengan penyidikan yang lebih luas terhadap pelak- sanaan upaya paksa.

Pejabat yang berkaitan dengan penyidikan, yang berupaya memperoleh informasi, data maupun keterangan dengan cara penyiksaan tidaklah cukup sekedar dikenakan sanksi administratif, karena hukum pidana memberikan sarana penal melalui Pasal 422 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimum 4 tahun penjara, apalagi bila upaya penyiksaan itu mengakibatkan luka berat ataupun kematian, tersedialah bagi pelaku sarana Pasal 351 KUHP dan Pasal 359 KUHP.

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Walaupun setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, dan hak ini harus dilindungi oleh hukum, dan tidak seo rangpun boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang. Dan pula tidak seorangpun boleh dirampas kebebasannya kecuali dengan alasan serta menurut prosedur sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Tetapi hal ini tidak dapat dipastikan dapat tercapai atau tidak. Sebab dalam kenyataannya tidak ada kepastian yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para korban penculikan, karena pada dasarnya para korban masih dan selalu dihantui oleh rasa ketakutan, karena  menyangkut masalah hidup dan matinya, baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya.
  1. Walaupun telah diusahakan beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengungkap kasus penculikan, tetapi sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang diinginkan oleh seluruh masyarakat dan khususnya bagi para korban penculikan dan keluarganya. Oleh karenanya perlu usaha ataupun kerja keras dari instansi yang terkait, khususnya para Tim Pencari fakta (TPF), Badan Komite  untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Dewan Kehormatan Militer (DKM). Sehingga kasus penculikan ini secara tuntas dapat diselesaikan, guna mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan juga pemerintah.

gambar fitur diambil dari laman: http://matamaduranews.com/isu-penculikan-anak-hoax-ini-respon-dosen-utm-mui-bangkalan/

BAGIKAN
Berita sebelumyaPenerapan Sanksi Adat
Berita berikutnyaPencegahan Kejahatan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here