Category Archives: Hukum Kesehatan

Undang-undang Rumah Sakit

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karateristik  tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi,  dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar  terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pelayanan kesehatan Rumah Sakit diperuntukkan kepada perorangan secara paripurna yang yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ini bertujuan untuk mempermudah  akses  masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.

Silahkan download Undang-undang Rumah Sakit pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-undang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus­menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberadaan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, dalam menjalankan penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia.

Silahkan download undang-undang praktik kedokteran pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU No. 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran

Undang-undang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang  Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat  sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang tentang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan. Penggantian undang-undang kesehatan ini dilatarbelakangi oleh karena semakin kompleksnya permasalahan tentang kesehatan dan kondisi kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik terutama untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Silahkan download undang-undang kesehatan pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU 36 Tahun 2009 kesehatan

Save

HUKUM dan ETIK KEDOKTERAN

HUKUM DAN ETIK KEDOKTERAN

A. Hukum dan Etik dalam Pelayanan Kesehatan

Seorang dokter dalam menjalankan tugasnya mempunyai alasan yang mulia, yaitu berusaha untuk menyehatkan tubuh pasien, atau setidak-tidaknya berbuat untuk mengurangi penderitaan pasien. Oleh karenanya dengan alasan yang demikian wajarlah apabila apa yang dilakukan oleh dokter itu layak untuk mendapatkan perlindungan hukum sampai batas-batas tertentu. Sampai batas mana perbuatan dokter itu dapat dilindungi oleh hukum, inilah yang menjadi permasalahan. Mengetahui batas tindakan yang diperbolehkan menurut hukum, merupakan hal yang sangat penting, baik bagi dokter itu sendiri maupun bagi pasien dan para aparat penegak hukum.Jika seorang dokter tidak mengetahui tentang batas tindakan yang diperbolehkan oleh hukum dan menjalankan tugas perawatannya, sudah barang tentu dia akan ragu-ragu dalam melakukan tugas tersebut, terutama untuk memberikan diagnosis dan terapi terhadap penyakit yang diderita oleh pasien. Keraguan bertindak seperti itu tidak akan menghasilkan suatu penyelesaian yang baik, atau setidak-tidaknya tidak akan memperoleh penemuan baru dalam ilmu pengobatan atau pelayanan kesehatan. Bahkan bisa saja terjadi suatu tindakan yang dapat merugikan pasien. Demikian juga bagi aparat penegak hukum yang menerima pengaduan, sudah selayaknya mereka terlebih dahulu harus mempunyai pandangan atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan, agar dapat menentukan apakah perbuatannya itu melanggar etika atau melanggar hukum.