Category Archives: Hukum Pidana Adat dan Peradilan Adat

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM USAHA PEMBAHARUAN  HUKUM PIDANA NASIONAL

 

  1. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang senantiasa patut mendapat perhatian kita bersama yaitu memelihara tata hukum yang ada, yang merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Daniel S. Lev mengatakan “The real transformation of the legal system of former colonies depends largely on the formation of new ideals which impel the law in fundamentally different direction from those of the colony”. (kurang lebih terjemahannya “perubahan bentuk riil sistem hukum dari jajahan-jajahan terdahulu tergantung sebagian besar di pembentukan ideal baru yang mendorong hukum di dalam arah pada dasarnya berbeda dari mereka yang dari jajahan”). Karena itu ketentuan lama yang masih ada dan berlaku tersebut, hendaknya tidak semata-mata berpegang pada pasal-pasal yang merupakan huruf mati, namun pijakannya disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang sudah berubah, yang akan mendorong hukum itu ke arah bentuk yang baru yang berbeda dengan yang berlaku pada masa kolonial.

The Existence and Position of Adat Judicature in Papua

The Existence and Position of Adat Judicature in Papua

DR. BUDIYANTO, S.H., M.H.
(Senior lecturer at Faculty of Law, University of Cenderawasih, Papua)

Abstract

Law is a social institution that is created by man to create his own order. The order therefore is intentionally made by the collective agreement made by the groups of individual, as their natural needs. In the context of adat judicature in Papua, its existence and position is placed under the approaches of legal substance, legal structure, and legal culture. The rise of specialized autonomy for Papua will basically mean that there shall be bigger competence given to local government and the indigenous of Papua in terms of regulating their own government within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Such competence also means to empower the socio-culture and economy potentials of the people of Papua; giving the adequate role for the indigenous Papuans through their traditional, religion and community figures altogether in formulating the local policies, which includes greater responsibility on the administering local authority without ignoring their part of being the people of Indonesia in accordance with statutory regulations.

Keywords: Existence, Position, and Adat Proceedings.

Tinjauan Terhadap Peradilan Adat di Papua

Tinjauan Peradilan Adat di Papua

Negara Indonesia adalah sebuah negara yang dikenal memiliki masyarakat yang majemuk, dan sejak dahulu keberadaan masyarakatnya terdiri atas banyak suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan kemajemukannya tersebut warga masyarakatnya dipersatukan dalam Landasan Ideologi Pancasila dengan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, yaitu  “berbeda-beda tetapi tetap satu”, hal ini berarti bahwa meskipun warga negaranya itu berbeda suku, ras, agama dan golongan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan Landasan Idiil bangsa Indonesia, falsafat dan pandangan hidup bangsa, yang senantiasa dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pancasila menjadi landasan pijak yang kuat dalam kehidupan bernegara tanpa ada tendensi ataupun pemahaman dan pemikiran sempit yang mengarahkan pada ego suku/agama yang berimbas pada disintegrasi bangsa.