Category Archives: Hukum Pidana

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(BAGIAN 2)

TINJAUAN PUSTAKA

  1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu “Strafbaarfeit”. Sebetulnya istilah Strafbaarfeit itu bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah feit terzake van het welke een persoon straafbaar is (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Pakar hukum pidana menerjemahkan istilah straafbarfeit itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkat menyebutnya sebagai delik.

Rumusan konsep (rancangan) Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) baru edisi Maret 1993 telah menyeragamkan penggunaan istilah tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 konsep (rancangan) KUHP baru bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Istilah tindak pidana telah dipakai oleh hampir semua peraturan perundang-undangan, termasuk juga Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian 1.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang besar, dengan jumlah penduduk yang tinggi, semestinya menjadi negara yang kuat ekonominya, oleh karena kedua faktor tersebut merupak aset utama bagi suatu negara dalam memajukan perekonomian bangsa. Dalam  realitasnya justru Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat terendah dalam pendapatan perkapita, dibanding Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam bahkan dengan penduduk dan luas wilayah yang sangat kecil dibandingkan Indonesia.

Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan perkapita terendah tersebut terutama disebabkan oleh tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia saat ini menduduki peringkat tertinggi dalam kasus tindak pidana korupsi, diikuti berturut-turut India, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina.  Sebaliknya negara yang menduduki peringkat terendah dalam kasus tindak pidana korupsi  adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.

RPS-SAP Sistem Peradilan Pidana, Budiyanto, FH UNcen 2017

RPS-SAP Sistem Peradilan Pidana

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)-Satuan Acara Perkuliahan (SAP) mata kuliah Sistem Peradilan Pidana. Merupakan acara perkuliahan mata kuliah pada semester genap 2016/2017. silahkan di download tautan di bawah ini. semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

rps-sistem-peradilan-pidana-2017