Category Archives: Lain-lain

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Oleh Dr. Budiyanto, S.H.,M.H.[1]

 

Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah mengubah peran dari MPR menjadi terbatas dan Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, serta GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk pada RPJP Nasional. Keberadaan GBHN yang awalnya sebagai haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, tetapi sekarang telah diganti dengan visi misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun. Selain itu pula bahwa GBHN yang awalnya ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang tidk lagi menjadi kewenangan MPR.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN

PENDAHULUAN

Kejahatan (Crime) adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma agama, norma moral, norma sosial dan norma hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak ikut memperhatikan masalah ini. Terlebih lagi menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari  kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

GRATIFIKASI DAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

PENDAHULUAN

Korupsi dikualifikasikan dari perspektif kriminologis sebagai the multy endemic crime, atau ada pula yang menyebutnya sebagai the structural crime atau kejahatan yang sudah berstruktur, mengakar kuat bahkan sudah bersistem, sehingga korupsi digolongkan ke dalam seriously crime atau “extra ordinary crime”. Dengan demikian penangannya pun semestinya berskala ekstra, dengan pendekatan bersistem (systematic approach). Pendekatan ini melibatkan institusi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (institutional criminal justice system) maupun institusi di luar peradilan pidana untuk saling memberikan supporting terhadap penanganan perkara korupsi (upaya penal) dan sekaligus melakukan upaya pencegahannya (upaya non penal).