Undang-undang Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Tentang Kesehatan

Keberadaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang  Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat  sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-undang tentang Kesehatan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan. Penggantian undang-undang kesehatan ini dilatarbelakangi oleh karena semakin kompleksnya permasalahan tentang kesehatan dan kondisi kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik terutama untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Silahkan download undang-undang kesehatan pada link di bawah ini, dan jangan lupa memberikan komentar terbaik anda sebagai rasa terimakasih pada pemilik web ini, terimakasih.

UU 36 Tahun 2009 kesehatan

Save

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GBHN

BENTUK HUKUM SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL MODEL GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN)

Oleh Dr. Budiyanto, S.H.,M.H.[1]

 

Pendahuluan

Amandemen UUD 1945 telah mengubah peran dari MPR menjadi terbatas dan Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR, serta GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, Undang-udang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk pada RPJP Nasional. Keberadaan GBHN yang awalnya sebagai haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang akan dijabarkan oleh presiden selaku penyelenggara pemerintahan, tetapi sekarang telah diganti dengan visi misi calon presiden dan wakil presiden, program 100 hari, program 5 (lima) tahun. Selain itu pula bahwa GBHN yang awalnya ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun dan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), sekarang tidk lagi menjadi kewenangan MPR.

Masalah Anak

Masalah Anak dan Perempuan

Pendahuluan

Anak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon pengganti atau penerus bangsa. Oleh karena itu anak mempunyai potensi untuk berperan secara aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur, yang dasar-dasarnya telah diletakkan generasi sebelumnya, guna mewujudkan tujuan pembentukan suatu pemerintah yang melindungi bangsanya. Sebagai pelaksana penerus cita-cita bangsa, anak mempunyai kewajiban yang mulia dan tanggung jawab yang berat demi terwujudnya tujuan negara Republik Indonesia.

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

PENERAPAN SANKSI ADAT DALAM USAHA PEMBAHARUAN  HUKUM PIDANA NASIONAL

 

  1. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum nasional yang senantiasa patut mendapat perhatian kita bersama yaitu memelihara tata hukum yang ada, yang merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Daniel S. Lev mengatakan “The real transformation of the legal system of former colonies depends largely on the formation of new ideals which impel the law in fundamentally different direction from those of the colony”. (kurang lebih terjemahannya “perubahan bentuk riil sistem hukum dari jajahan-jajahan terdahulu tergantung sebagian besar di pembentukan ideal baru yang mendorong hukum di dalam arah pada dasarnya berbeda dari mereka yang dari jajahan”). Karena itu ketentuan lama yang masih ada dan berlaku tersebut, hendaknya tidak semata-mata berpegang pada pasal-pasal yang merupakan huruf mati, namun pijakannya disesuaikan dengan situasi dan keadaan yang sudah berubah, yang akan mendorong hukum itu ke arah bentuk yang baru yang berbeda dengan yang berlaku pada masa kolonial.

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(BAGIAN 2)

TINJAUAN PUSTAKA

  1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu “Strafbaarfeit”. Sebetulnya istilah Strafbaarfeit itu bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah feit terzake van het welke een persoon straafbaar is (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Pakar hukum pidana menerjemahkan istilah straafbarfeit itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkat menyebutnya sebagai delik.

Rumusan konsep (rancangan) Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) baru edisi Maret 1993 telah menyeragamkan penggunaan istilah tindak pidana, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 konsep (rancangan) KUHP baru bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Istilah tindak pidana telah dipakai oleh hampir semua peraturan perundang-undangan, termasuk juga Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

OPTIMALISASI SANKSI PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian 1.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan alam yang besar, dengan jumlah penduduk yang tinggi, semestinya menjadi negara yang kuat ekonominya, oleh karena kedua faktor tersebut merupak aset utama bagi suatu negara dalam memajukan perekonomian bangsa. Dalam  realitasnya justru Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat terendah dalam pendapatan perkapita, dibanding Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam bahkan dengan penduduk dan luas wilayah yang sangat kecil dibandingkan Indonesia.

Keberadaan Indonesia sebagai negara dengan pendapatan perkapita terendah tersebut terutama disebabkan oleh tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia saat ini menduduki peringkat tertinggi dalam kasus tindak pidana korupsi, diikuti berturut-turut India, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina.  Sebaliknya negara yang menduduki peringkat terendah dalam kasus tindak pidana korupsi  adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan.